DUMAI (HR)-Pemko Dumai siap mensukseskan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selain memantapkan program-program, pemko terlebih dahulu mempersiapkan data akurat untuk penunjang suksesnya program tersebut.

Wakil Wali Kota Dumai Agus Widayat mengatakan sampai hari ini data-data yang ada masih belum akurat, sehingga pemerintah kesulitan dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai.

"Saya melihat program perlindungan sosial banyak warga yang mampu menikmatinya, padahal program ini seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu," ungkapnya.

Untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, Dumai harus memiliki Basis Data Terpadu (BDT). Pemuktakhiran data tersebut dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Guna menciptakan Basis Data Terpadu (BDT) yang lebih berkualitas dan lebih dipercaya masyarakat, seluruh SKPD terkait bersinergi dan di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai mendukung BPS dalam menyelesaikan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.

Dalam hal ini, SKPD terkait harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemutakhiran data bersama BPS dengan cara turun langsung ke lapangan dan melibatkan ketua RT, sehingga PBDT 2015 dapat dipergunakan di tahun 2016 untuk mensukseskan program Pemko Dumai khususnya untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

"Ya, dengan pemutakhiran data ini kita harapkan penyaluran program sosial dapat tepat sasaran," ujar dia.
Wawako menjelaskan, BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan informasi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Hingga kini, BDT telah digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah diantaranya program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), program bantuan siswa miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP).

Kemudian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), Program keluarga harapan (PKH) serta beberapa program lainnya.(zul)