PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, menerima semua kritikan yang disampaikan fraksi di DPRD Riau, tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Riau tahun 2014. Plt Gubri juga mengakui kinerja jajarannya masih lemah.  

Selanjutnya, seluruh masukan dan kritikan yang disampaikan fraksi tersebut, akan dijadikan pedoman bagi Pemprov Riau dalam menjalankan APBD tahun 2015.

Hal itu dilontarkannya dalam rapat paripurna DPRD Riau, yang mengagendakan jawaban Pemprov Riau tentang Ranperda LKPJ APBD 2014, Senin (6/7).

Ditambahkannya, semua masukan fraksi yang meminta temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera ditindaklanjuti, sejauh ini sudah dijalankan beberapa satuan kerja. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah memerintahkan seluruh satuan kerja  menyelesaikan temuan BPK tersebut.

"Kami memahami pada prinsipnya masukan yang disampaikan oleh fraksi sangat berharga. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Pemprov Riau ke depannya," ungkap Plt Gubri, pada dalam kesempatan itu, Plt Gubri membacakan satu persatu jawaban Pemprov Riau terhadap pandangan umum fraksi. Khususnya yang menjadi sorotan dari seluruh fraksi, yakni terkait rendahnya realisasi APBD Riau tahun 2014, yang hanya mencapai 63 persen. Hal itu membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) jadi tinggi, yakni mencapai Rp3 triliun lebih.

Terkait hal ini, Andi Rachman, demikian panggilan akrabnya menuturkan, rendahnya serapan APBD Riau tahun 2014 dan tingginya Silpa tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Pemprov di masa mendatang. Ia pun mengakui bahwa kinerja kinerja satuan kerja yang lemah dalam menjalankan kegiatan, juga menjadi penyebab minimnya realisasi APBD Riau 2014.

Terkait belum maksimalnya  urusan pemerintahan pada satuan kerja yang ada, Plt Gubri menerangkan, hal itu juga terkait dengan perubahaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemprov Riau dan mepetnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

"Ke depan kita akan memperkuat aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan, agar serapan bisa lebih baik lagi dan lebih tinggi," ujar Plt Gubri.

Sedangkan terkait dengan kinerja BUMD yang dinilai tidak ada memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah sehingga harus dievaluasi, Andi Rachman juga menyepakatinya. Seperti dirilis sebelumnya, dalam sidang paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi, ada beberapa BUMD yang mendapat sorotan. Di antaranya PT SPR, PT RIC dan PT PER.

"Ketiga BUMD ini belum mentransfer pendapatan bagi daerah, ini disebabkan kinerja BUMD yang bersangkutan belum tuntas, termasuk RUPS. Sesuai ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas, RUPS wajib dilaksanakan. Kami mendukung adanya evaluasi terhadap kinerja BUMD," jelas Plt Gubri.

Sementara itu, pimpinan sidang Paripurna, Manahara Manurung, mengatakan, setelah menerima jawaban Pemprov Riau tentang Ranperda LKPJ tahun 2014, selanjutnya tugas dari DPRD untuk membahas Ranperda di Badan anggaran."Pembahasan di Banggar diharapkan secepatnya selesai dan rampung sesuai dengan jadwal," ujar Manahara.

Sementara itu, wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Yusman, mengatakan, apa yang telah disampaikam Plt Gubri merupakan suatu pertanggungjawaban dari pemerintah. Ia juga menyinggung pengakuan Pemprov Riau tentang masih lemahnya kinerja serta adanya unsur kelalaian dalam menjalankan APBD Riau 2014.

"Pemprov mengakui kelemahannya dan adanya temuan-temuan dari BPK RI yang harus ditindaklanjuti. Selanjutnya nanti Banggar akan mengevaluasi apa yang telah disampaikam oleh Plt Gubernur apakah menerimanya atau tidak," jelasnya.

"Nantinya Banggar akan membahasnya secara rinci, termasuk mempertanyakan kepada Pemprov apakah sudah menjalankan hasil temuan dari BPK. Jika nanti selesai barulah ditetapkan Perdanya," tambah politisi Partai Demokrat ini. (nur)