BANGKINANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar  menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam sidang paripurna DPRD, Selasa (30/6).

Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kampar,Ahmad Fikri didampingi wakil ketua DPRD Kampar, Sunardi DS, M Ramadhan,M Faisal itu juga dihadiri  32 anggota DPRD ,Sekda Kampar, Zulfan Hamid mewakili Bupati  Kampar, para pejabat eselon II,III dan undangan .

Sebelum diambil keputusan, ketua DPRD Kampar,Ahmad Fikri memberikan kesempatan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar untuk membacakan laporannya yang dismpaikan oleh juru bicara Banggar, Harsono.

Dalam laporanya, Harsono menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp2.673.576006310,43 dari target pendapatan sebesar Rp 2.223.021.988.377,00 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 188.653.172.768,25 atau 127,96 persen dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp 147.436.874.407,00 dan pendapatan transfer tahun 2014 sebesar Rp 2.484.922.833.642,18 atau 119,72 persen  dari target pendapatan transfer sebesar Rp 2.075.585.113.970,00, ujarnya.

Realisasi belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp 2.502.734.681.741,65 atau 90,80 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 2.756.358.375.162,41 terdiri dari:

1.Belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp 1.873.399.083.384,65 atau 92,66 persen dari anggaran belanja operasi sebesar Rp 2.021.842.-050.723,14.

2.belanja modal  dengan realisasi sebesar Rp 624.428.614.491,00 atau 85,86 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp 727.266.324.439,27.

3.Belanja tidak terduga realsiasi tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.156.983.866,00 atau 33.06 persen dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 3.500.000.000
4.Belanja transfer dengan realisasi sebesar Rp 3.750.000.000 atau 100 persen dari anggaran belanja transfer sebesar Rp 3.750.000.000.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau  pengeluaran yang diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya dengan realisasi sebesar Rp 435.336.386.785,41 atau 81.63 persen dari anggaran pembiayaan sebesar Rp 533.336.386.785,41.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar, lanjut Harsono menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yakni
1.Pencapaian PAD secara keseluruhan sudah cukup besar namun sumber PAD masih terkesan belum ada kreasi baru maka Banggar merekomendasikan agar SKPD terkait lebih kreatif dan inovatif dengan menggali potensi daerah untuk menunjang pendapatan daerah yang lebih meningkat.

2.Perencanaan SKPD agar dibuat lebih baik, terencana, terukur dan terarah yang juga diharapkan dapat bersinergi antar SKPD dengan harapan tidak ada lagi anggaran atau kegiatan yang tumpang tindih atau pembiayaan yang berulang, terangnya.
Selanjutnya berkenaan dengan realisasi kegiatan di setiap SKPD pada saat pembahasan,ada beberapa sampel SKPD sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp 965.748.124,00 yang realisasinya hanya sebesar Rp 936.160.809.411 terjadi sisa sebesar Rp 29.587.315.583 disebabkan adanya dana sertifikasi guru yang belum dibayarkan dan DAK yang tidak dapat dicairkan karena aturan.

Banggar menyarankan agar  ke depan dapat mensiasati agar kesejahteraan guru tidak lagi terabaikan.
Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 148.626.957.199 dengan realisasi Rp 141.687.069.495 atau sebesar 95,33 persen dengan sisa anggaran Rp 6.939.887.624, pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan Rp 16,1 M atau 102,24 persen dari target sebesar Rp 15.7 M atau terjadi peningkatan sebesar Rp 352,9 juta.

RSUD Bangkinang dengan alokasi dana  sebesar Rp  53.170.130.024 dengan realisasi sebesar Rp51.354.271.372,78 atau sebesar 96.58 persen dengan sisa anggaran  Rp1.815.858.651,24 sedangkan pendapatan asli daerah,realisasi penerimaan Rp 19.3 M lebih atau 184,75 persen  dari target sebesar Rp 10.4 M lebih,terjadi peningkatan sebesar Rp 8.8 juta lebih.

Dinas Bina Marga  dengan alokasi dana  sebesar Rp  524.419.178.543 dengan realisasi sebesar Rp446.927.564.812,00 atau sebesar 85.22  persen dengan sisa anggaran  Rp77.491.-613.713 sedangkan pendapatan asli daerah,realisasi penerimaan Rp 824.14 juta  lebih atau 64.53 persen  dari target sebesar Rp 1.27 M lebih,terjadi penurunan  sebesar Rp 8.86 juta lebih.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dengan alokasi dana  sebesar Rp  121.985.075.066,46 dengan realisasi sebesar Rp 108.209.421.759,00 atau sebesar 88.71  persen dengan sisa anggaran Rp13.775.653.247,46  sedangkan pendapatan asli daerah, realisasi penerimaan Rp 2.64  M lebih atau 135.85 persen  dari target sebesar Rp 1.94 M lebih,terjadi peningkatan sebesar Rp 698 juta lebih.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana  sebesar Rp  19.875.831.785,31 dengan realisasi sebesar Rp 17.323.413.530 atau sebesar 87.16 persen dengan sisa anggaran Rp2.552.218.255,31
Dinas Perhubungan dengan alokasi dana  sebesar Rp  14.629.199.945 dengan realisasi sebesar Rp 13.970.426.516 atau sebesar 95.50 persen  sedangkan pendapatan asli daerah, realisasi penerimaan Rp 2.3 M lebih  dari target sebesar Rp 1.5 M lebih.

Badan Lingkungan Hidup dengan alokasi dana  sebesar Rp  7.642.840.890 dengan realisasi sebesar Rp 6.903.470.338 atau sebesar 90.33 persen dengan sisa anggaran  Rp 739.370.559
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan  anggaran sebesar Rp  42.403.371.813 dengan realisasi sebesar Rp 41.712.394.297 atau sebesar 98.37  persen dengan sisa  Rp 690 juta ,realisasi penerimaan  PAD dari anggaran Rp  431.200.000 diperoleh realisasi sebesar Rp 358.380.000 atau 83.11 persen terjadi penurunan sebesar Rp 72.820.000,00.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 12.897.500.212 dengan realisasi Rp 12.110.175.634 atau 93.90 persen,sisa anggaran sebesar Rp 787.324.578. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil jumlah anggaran Rp 7.320.054.351 dengan realisasi Rp 6.959.739.545 dengan sisa anggaran Rp 360.314.897.Badan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp 7.642.840.897 dengan realisasi Rp 6.903.470.338 atau 90.33 persen dengan sisa anggaran Rp 739.370.599.

Dinas Sosial Dan tenaga Kerja  dengan anggaran sebesar Rp 18.318.390.472 dengan realisasi Rp17.-172.004.620 atau 93.74 persen, sisa anggaran Rp 1.146.385.852 .Dinas Pertanian dengan anggaran Rp 30.504.409.651 dengan realisasi sebesar Rp 19.523.866.711 atau 64 persen, sisa anggaran Rp 175.883.118,Dinas Perkebunan dengan anggaran Rp 14.723.290.867,64 dengan realisasi Rp13.621.852.244 atau 92.52 persen,sisa anggaran Rp 1.101.438.623,64,Dinas Peternakan dengan anggaran Rp 29.889.561.886 dengan realisasi Rp 17.052.217.742 atau 57.05 persen,sisa anggaran Rp12.837.344.144,dinas kehuatan dengan anggaran Rp 18.291.717.921 dengan realisasi anggaran Rp17.431.157.366 atau 95.30 persen, sisa anggaran Rp 860.560.555,dinas energy Sumber Daya Mineral dengan anggaran Rp 20.348.674.259 dengan realsiasi Rp 18.126.580.242 atau 89.08 persen,sisa anggaran RP 2.822.094.017,Dinas Pariwisata Pora dengan dana Rp 11.281.215.505 dengan realisasi Rp10.241.153.167 atau 90.78 persen,sisa anggaran Rp 1.040.062.338

Terhadap  penggalian PAD, Banggar meminta masuknya pihak ketiga melakukan pengkajian terhadap potensi PAD sehingga ada data pembanding terhadap prediksi atau rencana PAD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) agar secepatnya menyelesaikan  pelantikan kepala desa terpilih yang sampai saat ini belum dilaksanakan dan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan hokum berlaku bukan pendekatan politik, pencairan ADD, Banggar meminta agar pencairanya dilakukan secepatnya,jangan terlalu berbelit-belit,Dinas koperasi dan UKM, Banggar merekomendasikan agar dinas koperasi dibantu bagian perekonomian dan BPR Sarimadu dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap keberadaan Koperasi Kampar Mandiri (KKM) karena  dari sekain banyak KKM yang ada,kondisinya sangat  memprihatinkan,dana pinjaman sebesar Rp 100 juta ke BPR untuk sewa kantor dan pembuatan interior,hingga saat ini sangat kecil persentase pengembalianya ke BPR Sarimadu.

BPR Sarimadu yang telah menyalurkan dana bergulir ke masyarakat, telah terjadi kemacetan yang luar biasa terhadap pengembalian dana bergulir tersebut dan meminta pihak terkait agar proaktof  dalam menuntaskan persoalan itu.

Kepaa Dinas Peternakan, Banggar menyarankan agar membuat data base tentang jumlah ternak yang  menjadi asset daerah dan dikaitkan dengan besaran dananya. Untuk pos dana cadangan, Banggar berpendapat jika dana cadangan belum termanfaatkan  atau sulit dimanfaatkan sesuai dengan Perda maka dikembalikan ke kas daerah untuk dipergunakan pada APBD-P.Terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Riau, Banggar meminta agar perkembangan tindaklanjutnya disampaikan ke DPRD Kampar.