JAKARTA (HR)-Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar bersikap terbuka kepada publik dan sekaligus mengambil kebijakan, terkait masalah ekonomi yang kini tengah melanda Indonesia. Langkah itu diyakini akan bisa memengaruhi optimisme pasar.

"Sekarang masalah ekonomi, Pak Jokowi bisa menjelaskan kepada kita semua, pada dunia usaha, market dalam negeri dan luar negeri, bahwa oke, ada masalah, tetapi inilah solusi kami," ujar SBY di sela-sela acara Rapimnas Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (5/7).

SBY menuturkan, selama 10 tahun memerintah, dirinya mendapat banyak masalah dan tantangan. Namun, dia menyebut bahwa itulah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban seorang presiden. Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan.

"Kalau itu keluar dari presiden kita, maka rakyat akan tenang, ada solusi, ada policy, dan dijalankan. Pasar akan respons dengan baik, dunia akan respons dengan baik," kata SBY.

Partai Demokrat, lanjut dia, akan mendukung pemerintah apabila menyuarakan aspirasi rakyat, dan akan mengkritik apabila pemerintah abai terhadap rakyatnya.
 
"Saya berharap, saat kami koreksi, harus dibaca sebagai dukungan, jangan sampai tidak diterima dengan baik, dan sebagainya. Kami sedih. Kami ingin pemerintah sukses, Pak Jokowi sukses," ucap SBY.
 
Dalam kesempatan itu, SBY juga menyadari, banyak pembicaraan di publik soal kemungkinan partainya bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tak akan masuk dalam kabinet, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi yang ada untuk melakukan perbaikan.

"Memang dibahas isunya macam-macam, apakah Partai Demokrat tidak ikut dalam kabinet? Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan Pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet," ujar SBY.

Presiden keenam RI itu mengatakan, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah mana kala menjalankan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat akan mengkritik apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi publik.

Dia juga menegaskan, semua kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat diminta untuk tetap loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut SBY, apabila pemerintahan saat ini ingin melakukan perbaikan kabinet, maka yang berhak melakukan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat.

"Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, kabinet, maka yang mendapat mandat rakyat itulah teman-teman PDI-P dengan parpol yang ada. Kami dukung perbaikan ke arah itu," ucap SBY.

Isu perombakan kabinet belakangan ini gencar terdengar. Partai koalisi pendukung pemerintah pun mulai kencang menyuarakan perlunya reshuffle. PDI-P bahkan meminta Jokowi untuk menarik partai-partai lain di luar koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa memiliki kekuatan dukungan politik yang cukup.

Di sisi lain, meski belum mau menjawab secara gamblang kemungkinan melakukan reshuffle, Jokowi berulang kali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak. Misalnya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Syafii, yang kerap menjadi teman diskusi Jokowi, mengaku dipanggil ke Istana untuk membahas soal perombakan kabinet. (kom, ral, sis)