JAKARTA (HR)-Panitia Seleksi penerimaan calon pimpinan KPK, mengaku sudah siap mengantisipasi operasi senyap pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. Di antaranya, dengan membuat proses seleksi bertahap. Dari proses seleksi itu, diharapkan bisa didapat gambaran,mana yang benar-benar berniat tulus memberantas korupsi dan mana yang justru ingin memperlemah KPK.

Sejauh ini, sebanyak 194 orang telah dinyatakan lolos seleksi tahap pertama menjadi calon pimpinan KPK.  Menurut Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Destry Damayanti, pihaknya telah menyiapkan cara untuk mengetahui potensi operasi senyap pelemahan KPK.  

"Ini memang agak susah ya untuk menilai orang, tetapi proses ini bertahap. Setelah lulus tahap satu dia kami minta untuk membuat makalah tentang deskripsi diri. Bisa bikin-bikinan, tapi nggak masalah tetap kelihatan karakter orang itu," ujarnya, Minggu (5/7).

Selain itu, lanjut Destry, para capim akan mengikuti tes objektivitas dengan cara membuat makalah on the spot. Dari situ diharapkan pansel mampu menggali sedikit demi sedikit karakter dan integritas mereka.

"Tiga yang paling penting, adalah  melalui assesment. Kalau itu dilakukan betul oleh lembaga assesor yang benar, itu bisa menggali karakter seperti apa, apakah orang ini konsisten, berubah-ubah bisa kelihatan," tuturnya.

Pansel juga akan mendapat masukan dari masyarakat terkait nama-nama yang sudah lolos tahap pertama tersebut. Pada tahap wawancara, pansel bisa mengekspolrasi lebih jauh lagi.

"Apakah 100 persen kita temukan pure, kita akan berusaha temukan yang terbaik. Tapi tetap pada saat dia menjalankan tugasnya ya bukan pansel yang monitor, teman-teman media yang bersikap kritis," ungkapnya.

Sekedar diketahui 194 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi, 23 diantaranya perempuan. Latar belakang profesi yang lolos diantaranya advokat (38), swasta/BUMN (26), dosen (27), Polisi, Jaksa, Hakim (20),  KPK (6).

Latar belakang pendidikan terdiri dari jenjang S3 (24,8 %), S2 (46 %), sisanya S1. Daerah asal calon tersebar dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Dr Ahmad Redi, mengingatkan Pansel harus mampu menghindari potensi operasi senyap pelemahan KPK. Sebab, operasi senyap tersebut bisa saja terjadi pada seleksi calon pimpinan KPK.

"Penilaian kuantitatif dalam berupa penilaian admnistratif, penilaian objektif, dan penilaian makalah, harus pula dibarengi dengan penilaian kualitatif atas kecakapan, kejujuran, integrias moral yang tinggi, dan reputasi yang baik setiap calon," ingatnya.

Upaya yang dilakukan Pansel dengan menjemput bola kandidat yang dianggap akan memenuhi harapan publik, merupakan langkah baik yang harus diapresiasi. Hal itu juga untuk menghindari calon titipan, terutama yang mungkin sengaja ditugaskan untuk melemahkan KPK ketika kelak dia terpilih jadi pimpinan KPK.

"Walau operasi senyap tersebut sulit dibuktikan, namun setiap potensi pelemahan KPK secara struktural memungkinkan dugaan tersebut ada," jelasnya.

Sedangkan juru bicara Pansel, Betti Alisjahbana, menjelaskan, pihaknya optimis upaya pelemahan tersebut bisa diantisipasi. Hal itu berdasarkan latarbelakang sembilan anggota Pansel yang diyakni mampu mendeteksi potensi tersebut.

"Jadi berdiskusi melihat seseorang dari sudut pandang yang berbeda, mudah-mudahan membantu kita bisa melihat orang secara utuh, apa motivasinya, ada juga tahapan yang bisa kita mendapat informasi yang cukup komprehensif. Keliatan kalau kita diskusi, sudut pandangnya beda, karena latar belakangnya beda," ujarnya.

Betti juga meminta masyarakat aktif memberi masukan kepada pansel melalui http://capimkpk.setneg.go.id. Masyarakat juga diminta menyertakan dokumen pendukung dalam memberikan informasi. (bbs, kom, dtc, ral, sis)