JAKARTA (HR)-Pihak TNI Angkatan Udara mengeluarkan kesimpulan awal terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Selasa (30/6). Saat ini, bisa dikatakan bahwa penyebab jatuhnya burung besi itu akibat mengalami masalah pada mesin. Namun, meski ada masalah mesin, pesawat jenis angkut militer itu disebut-sebut bisa selamat kalau tidak menabrak antena.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma Dwi Badarmanto, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (2/7).

Dikatakan, berdasarkan keterangan penerbang, masalah yang terjadi pada mesin Hercules yang jatuh sebenarnya dapat ditangani pilot. "Secara teori bisa di-recovery. Tapi karena ketinggian masih rendah, itu masih ada antena, kalau itu flat (datar), itu bisa terselamatkan karena ada beberapa teman yang punya pengalaman (masalah) seperti itu," kata Dwi.

Dwi meyakini, jika hal itu terjadi di bandara seperti Halim yang tak memiliki hambatan di luar lapangan udara dengan antena tinggi, maka pesawat bisa kembali selamat. Namun, menurut dia, di lingkungan Lanud Soewondo, Medan, terdapat antena-antena tinggi. Padahal, dalam aturan penerbangan, sebut Dwi, tidak boleh ada obstacle atau gangguan pada navigasi penerbangan.

"Idealnya pangkalan TNI, ring paling luar harus 5 kilometer tidak ada obstacle seperti itu. Tapi ini di sana enggak sampai lima, sekitar 4 kilometer," ujar Dwi.

Meski demikian, Dwi menyatakan, semua hal tadi masih kesimpulan sementara, bukan kesimpulan akhir. Tim investigasi, menurut dia, sedang bekerja menyelidiki hal ini. "Ini baru dugaan sementara," ujar Dwi.
 
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui, pesawat Hercules yang dimiliki TNI AU saat ini, umumnya sudah berusia tua. Bahkan TNI AU tidak memiliki pesawat Hercules dengan teknologi teranyar karena semuanya dibuat pada rentang tahun 1960-1990.

"Kami punya semuanya 22 unit. Tadi angkatan 1960-an ada 6 unit, tahun 1980-an ada 8 unit, sisanya angkatan 1978," terangnya.

Pasca-kecelakaan di Medan, TNI mengistirahatkan Hercules buatan tahun 1960 sampai hasil investigasi penyebab kecelakaan diketahui. Menurut Moeldoko, kebutuhan akan alutsista yang modern sangat besar. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista ini lebih dari Rp 100 triliun. Namun, ia memahami bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah mengembangkan pembangunan.

Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo prihatin terhadap kondisi alutsista TNI. Akan tetapi, TNI tidak bisa menuntut pembelian peralatan baru. Yang bisa dilakukan TNI saat ini adalah memaksimalkan peralatan dengan keterbatasan yang ada.

"Kami akan evaluasi betul. Kalau memang kondisinya masih bisa, ya kita pergunakan dengan keterbatasan yang ada dan tidak mungkin menuntut (adanya unit) baru," ucap jenderal bintang empat itu.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga menyatakan, warga sipil boleh saja naik ke pesawat militer selama mereka merupakan keluarga prajurit. Namun, tidak boleh ada pungutan apa pun terhadap para penumpang yang ikut dalam pesawat militer.
"Tidak boleh itu membisniskan barang," tegasnya.

Moeldoko menjamin akan menindak anggotanya jika ada yang mengambil keuntungan dari alat utama sistem persenjataan. Menurut dia, selama ini pesawat militer boleh mengangkut warga sipil guna membantu prajurit yang tak memiliki uang cukup untuk bertemu keluarga saat berdinas.

"Ini bentuk kesejahteraan yang diberikan pimpinan kepada anak buahnya," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu. (bbs, kom, dtc, ral, sis)