PASIR PENGARAIAN (HR)- Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (30/6) menggelar pertemuan dengar pendapat dengan KPUD dan Panwaslu Rohul, membahas tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Desember mendatang.  

Pertemuan yang digelar di ruang medium DPRD Rohul, saat itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Rohul, Baihaqi Adhdhuha, didampingi Amran, selaku Sekretaris Komisi I yang dihadiri pimpinan DPRD Rohul, Zulkarnain. Sementara dari pihak KPUD dan Panwaslu dihadiri seluruh Komisioner.

Dijelaskan Ketua Komisi I DPRD Rohul, Baihaqi Adhdhuha, Komisi I DPRD Rokan Hulu meminta dalam penyusunan data pemilih dapat disusun secara objektif dan valid untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena menurutnya sengketa Pilkada diawali dari ketidakvalidan data.

Sesuai pernyataan KPUD Rohul dalam pertemuan itu, kata Baihaqi, data untuk Pilkada 2015 naik sekitar 15 persen dari angka sekitar 355.000 menjadi 400.000 ribu pemilih. “Jadi, atas kenaikan data ini Komisi I DPRD Rohul  meminta KPU untuk mengkaji kenaikan DP4 ini secara profisesional,” tegasnya.

Sementara kepada Panwaslu Rohul, Komisi I DPRD Rokan Hulu, juga menekankan agar dalam Pilkada mendatang supaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan pemetaan terhadap daerah yang dinilai rawan terjadinya kecurangan. Menurut pengamatannya di wilayah Rokan Hulu, ada beberapa yang dinilai masuk zona merah.

“Zona merah itu artinya daerah yang rawan akan terjadi kecurangan. Daerah yang masuk kategori zona merah ini kalau bisa pengamanannya diperketat, jangan sampai terjadi kecurangan. Karena kecurangan pilkada akan memperkeruh suasana pilkada,” ungkap Baihaqi Adhudhuha.

Ditambahkan Politisi PKS ini usai hearing tersebut komisi I DPRD Rohul berikutnya menunggu hasil rapat Badan Musyarawah DPRD Rokan Hulu, yang direncanakan akan digelar dalam waktu dekat. (gus)