BANGKINANG (HR)- Karena tidak memperlihatkan kinerja yang baik, DPRD Kabupaten Kampar menyoroti penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada tiga perusahaan badan usaha milik daerah.

Sorotan itu disampaikan beberapa fraksi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2014 di ruang paripurna DPRD Kampar, Senin (22/6).

Fraksi PPP-PKS melalui juru bicara, Fahmil, menyampaikan, Fraksinya minta perhatian serius Pemkab Kampar dan perlu ada tindak lanjut bagi instansi/badan dan BUMD yang tidak memperlihatkan kinerja yang baik, misalnya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya yang realisasi anggarannya 0 (nol) persen, PDAM Tirta Kampar yang hanya 54 %, PT BPR Sarimadu 11,49 %.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Nasdem Plus yang disampaikan oleh juru bicara, Efrinaldi. Dikatakan, dalam catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dikatakan, bahwa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), dengan kode rekening 4.1.3.01.01. pada PD Aneka Karya dengan target Rp 73.913.840,- hanya terealisasi Rp 0,00 atau zero persen. Begitu juga dengan kode rekening 4.1.3.01.03 pada BPR Sarimadu (deviden) dengan target Rp 775.500.000 hanya terealisasi Rp89.100.000,- atau 11,49 %.

"Pencapaian pendapatan daerah pada dua perusahaan BUMD ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Mengingat dua perusahaan daerah ini merupakan harapan masyarakat Kabupaten Kampar untuk bisa menjadi perusahaan sebagai penyumbang PAD," beber Efrinaldi.

Fraksi Nasdem juga menegaskan bahwa manajemen perusahaan daerah tersebut mesti dikaji dan dievaluasi secara mendalam, sehingga dua perusahaan daerah tersebut dapat menjadi kebanggaan bersama.

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Zumrotun, menyampaikan catatan dan saran bahwa penyertaan modal pada BUMD dinilai belum maksimal dan perlu dikaji kembali, agar BUMD yang ada dapat meningkatkan PAD, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama PD Aneka Karya.

Khusus PD Aneka Karya, Fraksi Gerindra minta kepada satuan kerja terkait melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perusahaan apakah perusahaan patut dipertahankan atau dievalusasi keberadaannya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H Zulfan Hamid, dalam jawaban Pemkab Kampar pada rapat paripurna berikutnya***