PEKANBARU (HR)- Kondisi listrik di Provinsi Riau saat ini belum tersalurkan secara menyeluruh hingga pelosok desa. Untuk itu DPRD Riau melalui Komisi D meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk berkoordinasi dengan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardiyanto menuturkan sesuai dengan hasil hearing Komisi D DPRD Riau dengan PLN WRKR banyak kendala yang dihadapi PLN dalam menyalurkan daya listrik dan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi.

"Ini juga peran aktif Pemprov. Ini harus sinkron dulu antara Pemprov dengan PLN. Mungkin bisa di coper dengan APBD  Provinsi untuk pembangunan jaringan listrik ini kedepan dalam kaedah kaedah yang menjadi kewenangan Provinsi. Kewajiban pemprov untuk membangun kepentingan masyaraka, karena ini orientasi pembangunan penerangan listrik," jelas politisi partai Gerindra ini.

Menurutnya yang menjadi kendala saat ini bukan kekurangan daya listrik namun pembangunan transmisi yang belum terlaksana dengan baik. "Banyak kendala yang dihadapi PLN. Mulai dari pembebasan lahan untuk transmisi baik itu terhadap masyarakat atau dengan lahan perusahaan yang dilalui oleh jalur transmisi. Makanya ini kita minta Pemrpov bisa membantu PLN," harapnya.

Untuk itu, elektrifikasi antara Pemprov dengan PLN harus didudukan sehingga kedepan dalam pembangunan dan pendistribusian listrik ini bisa menyentuh kepada masyarakat desa. "Karena masih banyak yang belum tersalurkan daya listrik ini dan PLN juga tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan," ujarnya.

Terlebih kedepan Riau akan menjadi pusat atau lumbungnya daya listrik dan transmisi listrik di Pulau Sumatra akan terkoneksi dengan greet Asean. "Hasil pertemuan dengan PLN ini yang menjadi visi kedepan yang harus kita dukung. Kalau sudah terkoneksi dengan asian greet, inikan nanti ketika kita butuh bantuan bisa di suplay dari sana dan ketika mereka juga membutuhkan mereka juga bisa membantu," lanjutnya. (hrc/war)