TEMBILAHAN (HR)-Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir diminta transparansi terhadap media. Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan jarang di tempat, ditambah sikap Sekretaris Dinas Pendidikan M Hatta menolak saat diwawancarai sejumlah wartawan dinilai tak tepat dilakukan seorang abdi negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri (Peran) Firmansyah Saini, Jumat (12/6). Menurutnya, seorang pejabat harus bisa membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang program yang mereka kerjakan. “Media pers merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, jadi para pejabat harusnya senang karena itu membantu mereka untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” katanya.

Apalagi, tambahnya, kejadian eksodus guru dari desa ke kota yang terjadi beberapa bulan lalu sempat menarik perhatian yang cukup besar di masyarakat. Jadi, saat ini masyarakat menunggu-nunggu apa langkah terbaik yang dilakukan pemerintah buat mengatasinya. “Komisi IV DPRD sudah memanggil instansi terkait dan mengeluarkan rekomendasi agar Disdik maupun BKD Inhil untuk meninjau kembali serta mengembalikan setiap guru yang dipindahkan kesekolah asalnya,” katanya.

Ditegaskan, masyarakat menunggu kejelasannya, apakah  rekomendasi Komisi IV DPRD tersebut dilaksanakan Disdik dan BKD atau tidak. “Itu saya kira poin pentingnya. Jika memang dilaksanakan, informasikan kepada masyarakat agar semuanya jelas,” pungkasnya. (mg3)