Medan (HR)– Pemerintah Kota Medan diminta menggratiskan retribusi pengurusan izin mendirikan bangunan terhadap rumah sederhana atau bagi warga yang berpenghasilan rendah.

“Langkah ini dilakukan sebagai wujud penyediaan kepemilikan rumah sederhana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” kata anggota Fraksi Gerinda DPRD Medan Waginto, pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-raksi terhadap ranperda perubahan atas perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Medan, baru-baru ini.

Ia mengatakan, retribusi IMB itu juga akan berpengaruh besar terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat Kota Medan yang berpenghasilan rendah.

Kondisi itu didasarkan pada kebutuhan perumahan yang terus bertambah dengan munculnya keluarga-keluarga baru yang membutuhkan tempat tinggal.

Apalagi upaya pemenuhan kebutuhan perumahan pada dasarnya adalah urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Namun, pihaknya menyadari bahwa penyediaan perumahan oleh pemerintah daerah sering terkendala pelaksanaan karena keterbatasan anggaran, sehingga program perumahan dan kawasan pemukiman belum menjadi prioritas.

“Tentunya keterbatasan ini dapat disiasati pemerintah daerah dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi para pengembang perumahan,” katanya.

Ia mengatakan, dengan menghapuskan biaya pengurusan IMB untuk rumah sederhana, maka akan berdampak dan sangat membantu pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal tersebut juga sangat penting dalam rangka memberikan stimulasi dan semangat kepada swasta untuk ikut berperan dalam penyediaan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain digratiskanya pengurusan IMB untuk rumah sederhana atau rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemkot Medan juga harus membantu penyediaan sarana jalan, air bersih, dan listrik agar harga rumah bisa ditekan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. (ant/ivi)