PEKANBARU (HR)- Panitia Khusus Monitoring Lahan saat ini masih melakukan kinerjanya dengan memanggil dan turun langsung ke perusahaan-perusahaan.

Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh Pansus. Salah satunya adalah tidak dapatnya data akurat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau. "Semua terus berjalan. Memang banyak yang kita hadapi salah satunya adalah BPN yang enggan memberikan data konkrit kepada Pansus. Karena sebenarnya muaranya ada di BPN," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pansus Monitoring Lahan, Husni Tamrin.

Ia sangat menyayangkan hal tersebut, padahal Pansus bekerja untuk kepentingan negara. Karena dinilai dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan. "BPN tidak mau memberikan data tersebut dengan alasan rahasia negara. Nah, padahal apa yang menjadi kinerja pansus inikan untuk negara," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi partai Gerindra ini bahwa kinerja Pansus sudah dilakukan dengan maksimal. Bahkan dari hasil turun ke lapangan sudah ada temuan-temuan di lapangan. Temuan tersebut menurutnya mengenai adanya lahan yang melebihi izin. "Bukan saja melebihi izin ada juga kita temukan limbah di beberapa pabrik. Artinya apa yang kita bahas di DPRD dengan perusahaan terhadap dugaan adanya kelebihan izin itu benar setelah kita cek ke lapangan," tambahnya.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini juga menuturkan bahwa apa yang didapat oleh Pansus Monitoring lahan tersebut akan direkomendasikan kepada Polda atau KPK. "Kalau temuan itu kecil akan kita rekomendasikan kepada Polda. Jika hasil temuan itu lebih besar akan kita rekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak lanjuti dan mengeksekusi hal itu," sambungnya.

Ke depan menurutnya, Pansus akan terus memanggil perusahaan-perusahaan untuk melanjutkan kinerja. "Sekarang ini kita lakukan pemanggilan perusahaan yang emergency. Artinya, di daerah yang ada bermasalah misalnya adanya informasi di Kuansing ada perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat. Kita akan memanggil semua perusahaan sesuai dengan tugas kita," tutupnya. (hrc/war)