SEGERA BERGERAK

Ketua DPRD Minta Tender Dipercepat

Ketua DPRD Minta Tender Dipercepat

BENGKALIS (HR)- Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi meminta kepada Unit Layanan Pengadaan tahun 2015 mempercepat proses tender seluruh kegiatan di APBD Murni. Sesuai dengan target Bupati, seluruh kegiatan di APBD Murni seharusnya sudah ditender paling lambat Juni.

"Janji bulan enam (Juni, red) semua kegiatan sudah dilelangkan, namun saya melihat justru tidak sesuai target, maka dari itu tak henti-hentinya kita ingatkan ULP dan SKPD,” ujar Heru Wahyudi kepada wartawan, belum lama ini.

Dikatakan, DPRD Bengkalis bersama-sama dengan Pemkab Bengkalis ingin mengawali komitmen yang baik pada tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan proses pengesahan APBD yang sudah dilaksanakan tepat waktu. Tentu saja, rentetan dari pengesahan APBD tersebut, berupa pelaksanaan proyek juga harus tepat waktu.

"Kalau nanti proses tendernya terlambat, tentu pelaksanaan pekerjaannya juga akan terlambat,” kata Heru lagi.
Politikus dari partai PAN ini mengatakan, dengan melihat kondisi cuaca saat ini, sebenarnya waktu yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Bisa dikatakan, walau hujan turun tapi tidak rutin setiap hari sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

"Andai saja proses tendernya cepat, maka saat ini tentu sudah banyak proyek-proyek yang dikerjakan tanpa ada kendala berarti,” ujarnya.

Heru yang juga ketua DPD PAN Bengkalis ini mengatakan, DPRD memaklumi kondisi ULP yang harus mengurusi begitu banyak paket kegiatan untuk dilakukan proses lelang. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan proses tender mengalami keterlambatan, terlebih orang-orang yang ditunjuk untuk duduk di ULP sudah cukup berpengalaman.

Hanya saja, sambung Heru lagi, memang soal keterlambatan tender, tidak bisa sepenuhnya ditujukan ke ULP, karena ULP sendiri baru bisa bekerja kalau SKPD sudah menyerahkan dokumen ke ULP. Jadi perlu juga ditegaskan kepada SKPD agar mempercepat proses penyerahan dokumen tersebut selengkap mungkin. Apalagi dirinya mendapat informasi, masih banyak SKPD yang belum menyerahkan dokumen ke ULP.***