PEKANBARU (HR)-Dari total Rp234 miliar dana yang tersedia di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau tahun 2015, sebanyak Rp71 miliar bermasalah dalam pencairannya. Hal itu disebabkan adanya perbedaan nomenklatur kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Riau murni tahun 2015.

Agar dana tersebut bisa dicairkan, Dinas Cipta Karya Provinsi Riau akan merasionalisasikannya dalam APBD Perubahan nanti. Dengan demikian, kegiatan yang telah direncanakan, tetap dapat dilaksanakan pada tahun ini juga.

Hal itu diakui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno. “Rp71 miliar yang ada dianggaran kita tahun ini tidak bisa dicairkan. Karena ada perbedaan nomenklatur di dalamnya, jadi terpaksa dirasionalisasikan,” ujarnya, Rabu (3/6).

Dengan demikian, tambahnya, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam dana itu, tetap dapat dilaksanakan tahun ini.
“Yang belum ada DED (detail engineering design)-nya nya kita laksanakan dulu DED-nya, kemudian yang salah nomenklaturnya, akan kita perbaiki. Kegiatan yang tidak bisa terlaksana di APBD murni,

akan dimasukkan dalam APBD perubahan,” tambahnya. Sementara terkait realisasi anggaran di dinas yang dipimpinnya, Agus mengatakan, sejauh ini untuk anggaran langsung yang sudah  terealisasi sekitar 1,92 persen. Sedangkan untuk biaya tidak langsung, sekitar 30 persen.

“Target kita, hingga akhir tahun bisa tercapai 86,8 persen. Itu untuk seluruh kegiatan yang ada dalam APBD tahun 2015," ujarnya. Di tempat terpisah, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Pemprov Riau akan terus berupaya memaksimalkan anggaran ABPD Riau, agar bisa terserap dengan maksimal.

"Biasanya peningkatan realisasi APBD ini akan mulai terlihat programnya pada kuartal ke 4, yakni pada APBD P. Di sana akan tampak mana progres yang sudah mencapai dan mana yang belum. Jadi kita tetap upayakan untuk memaksimalkan agar target bisa tercapai," terangnya.

Menurutnya, belum bergeraknya angka realisasi APBD, selain akibat belum siapnya satuan kerja di Pemprov Riau, juga juga disebabkan beberapa faktor lain. Di antaranya akibat menurunnya harga migas dan CPO. Di mana Riau masih mengandalkan dua sektor tersebut.

Sedangkan untuk terkait kendala di satuan kerja, ia berharap masing-masing kepala satker bisa segera mencarikan solusinya. "Kita harapkan segera ditemukan solusinya. Sehingga serapan ABPD kita terus meningkat," tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bapeda Riau, M Yafiz mengatakan serapan realisasi APBD Riau hingga sampai sekarang baru 10,16 persen yang sebelumnya dibulan April 8,78 persen.

"Ke depan akan digelar rapat evaluasi percepatan APBD setiap minggunya. Lambatnya realisasi serapan APBD Riau ini  terkendala akibat baru dilantiknya pejabat dimasing-masing SKPD,"tukasnya. (rtc)