JAKARTA (HR)-Sejauh ini, belum tampak tanda-tanda kisruh sepakbola di Tanah Air akan segera berakhir. Rakyat pun masih menunggu, bagaimana babak selanjutnya dalam membenahi benang kusut dalam dunia persepakbolaan nasional Indonesia.

Kondisi karut marut itu juga mendapat sorotan dalam dialog kenegaraan bertema ‘Arah Sepakbola Kita Hendak ke Mana? yang digelar di Gedung DPR RI, Rabu (3/6) kemarin. Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni anggota DPD RI Habib H Ismail, Koordinator Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepakbola Indonesia, Zuhairi Misrawi dan Jannes H.Silitonga dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI).

Dalam pemaparannya, anggota DPD Habib H Said Ismail, meminta pemerintah segera menyelamatkan PSSI, selaku organisasi induk sepakbola di Tanah Air. Sebab, pascapembekuan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga belum lama ini, kondisi olahraga paling populer ini seakan tiada arah lagi.

Menurutnya, kalau selama ini sepakbola nasional terkesan tidak berprestasi dan diduga kuat ada mafia persepakbolaan, itu juga bukan alasan yang kuat untuk membekukan PSSI.
 
“Namun yang penting setelah pembekuan PSSI itu. Kemenpora harus punya target jangka pendek agar kompetisi liga tetap berjalan sebagai pembinaan sepakbola itu sendiri,” tegas Habib.

Menurut Habib, kisruh persepakbolaan nasional, juga sudah sampai ke DPD RI. Dalam hal ini, pihaknya bersikap independean, yaitu tidak mendukung PSSI maupun Kemenpora. Menurutnya, kalau program Kemenpora bagus, pasti akan didukung dan sebaliknya akan dikritisi.

Karena itu, ia menyarankan Kemenpora dan PSSI saling mendukung demi prestasi sepakbola dan olah raga lainnya.  “Harus saling mendukung satu sama lain demi prestasi olahraga itu sendiri,” ujarnya.
 
Sementara itu, Koordinator Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepakbola Indonesia, Zuhairi Misrawi menjelaskan, ada dua hal yang menjadi tugas tim transisi; yaitu menyelamatkan PSSI dengan agenda-agenda yang akan dilakukan dengan membuat ‘blue print’ program dan perencanan strategis untuk kebersamaan sepak bola untuk semua dan milik bersama.

“Penyelamatan PSSI dari daerah sampai pusat. Jadi, persoalan sepakbola nasional ini bukan masalah pribadi, tapi masalah kita bersama yang bermimpi Indonesia menjadi juara di kompetisi internasional,” ujarnya.
 
Blue print dimaksud adalah, sepak bola untuk semua, mencari bibit unggul dari seluruh pelosok Tanah Air sejak usia 12 tahun dengan pembinaan berjenjang sampai mencapai prestasi di tingkat Asia Tenggara, Asia dan dunia. Selain itu, menyediakan fasilitas sepakbola yang memadai dengan membangun 1.000 lapangan sepakbola (infrastruktur) yang memadai, termasuk pengembangan sepakbola wanita.
 
Selanjutnya meningkatkan kualitas sepak bola yang dalam catatan PSSI terdapat 700 klub lebih. Namun data Kemenpora menyebutkan terdapat 5.000 klub dan federasi. “Semua akan ditingkatkan dengan manajemen yang transparan, melindungi hak pemain, jangan sampai menunggak gaji pemain maupun pelatih,” ujarnya.
 
“Jadi, kita menata pembinaan berjenjang, membangun strauktur melalui akademi klub, rekrutmen sejak usia dini, dan mereka ini untuk 5 tahun ke depan akan menjadi tim kuat juara Asia tenggara, 5 tahun lagi juara Asia dan 5 tahun lagi masuk dalam piala kompetisi sepakbola dunia,”  ulas Zuhairi.
 
Zuhairi juga mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan investigasi dan verifikasi terkait dugaan adanya indikasi penyimpangan dana kompetisi sepak bola tahun 2009 dan tahun 2010 senilai Rp700 miliar. Dugaan tersebut pernah dilaporkan oleh Indonesian Corruption Wacth (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi belum ditindaklanjuti sampai hari ini.
 
“Kini Pokja Investigasi sedang melakukan verifikasi dan selanjutnya akan kami laporkan ke penegak hukum yang berwenang. Kami sudah ada bukti-bukti seperti rekaman, sadapan telepon dan sebagainya. Apalagi banyak klub-klub sepakbola yang tidak membayar gaji pemain. Padahal, dana dari hak siar, sponsor dan lainnya itu lebih dari cukup untuk membina klub sepakbola di Indonesia,” tegas Zuhairi Misrawi.
 
Sama halnya dengan temuan Tim 9 Kemenpora RI, ada masalah dalam tata kelola federasi dan klub persepakbolaan, seperti transparansi keuangan dan sebagainya. Bahkan sulit mendapatkan laporan keuangan dari tiket yang terjual saja.
“Untuk itu Kemenpora RI meminta laporan keuangan itu dibuka. Masak dari 18 klub hanya 3 klub yang beruntung; yaitu Persipura, Semen Padang dan Persib,” tambahnya. (sam)