RIAUMANDIRI.CO - Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang emas untuk memperkuat peran desa dalam ketahanan pangan nasional dan pengentasan gizi buruk di daerah.

Lantaran BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi desa, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan sosial desa.

Penilaian itu datang dari Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I.  

Menurut Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, Program MBG merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya anak-anak sekolah dan balita.

“Dalam konteks ini, BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia bahan pangan lokal yang segar, sehat, dan berkualitas, sehingga mendorong perputaran ekonomi desa secara langsung," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil) di Jawa Timur, Senin (7/4/2025).
Bersama Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation dan pendamping program Klinik Badan Usaha Milik Desa (Klinik BUMDesa), Ning Lia melakukan audiensi serap aspirasi membahas inventaris Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain ketahanan pangan berbasis desa, kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan peran BUMDes sebagai elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan program nasional MBG.

Dalam merespons amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, kegiatan ini menjadi ruang dialog dan sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil.

Ning Lia, dalam audiensi bersama KIP Foundation, menegaskan pentingnya revitalisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMDes agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Pentingnya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, juga menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut.

Begitu juga dengan perbaikan tata kelola, serta integrasi antara produksi pangan lokal dengan kebutuhan program MBG yang berbasis wilayah.
Pembentukan jejaring logistik antar-BUMDes, digitalisasi sistem distribusi, dan pelibatan masyarakat desa sebagai mitra produksi pangan sehat menjadi cakupan model sinergi yang diusulkan.

Ning Lia juga berkomitmen, Komite III DPD RI akan terus mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Pendekatan yang holistik dan partisipatif dinilainya menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program nasional di tingkat akar rumput.

Menurut Ning Lia, yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan NU, desa adalah fondasi bangsa. “Bila desa kuat, negara akan kokoh. Oleh karena itu, kami di DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan dan ekonomi desa, termasuk melalui skema-skema kolaboratif seperti ini,” kata tokoh muda Nahdliyyin yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat ini. (*)