Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Peredaran Barang Ilegal Masuk Indonesia

RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pemerintah semakin intensif melakukan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), usai Presiden Donald Trump menerapkan tarif timbal balik atau Reciprocal Tarif senilai 32 persen terhadap Indonesia.
“Karena AS sebagai salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/4/2025).
Ia mengungkapkan, bila mengacu pada data BPS, pangsa ekspor Indonesia ke AS mencapai kisaran 11 persen pada Februari 2025. Sehingga, kebijakan tarif resiprokal ini tentu akan berdampak pada ekspor ke AS. Karena itu pemerintah harus terus mengupayakan negosiasi guna menjaga daya saing ekspor Indonesia.
Puteri juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat dalam mengawasi lalu lintas perdagangan guna mengantisipasi risiko masuknya peredaran barang dari negara lain yang tidak terserap di pasar AS.
“Jangan sampai produk ilegal tersebut membanjiri pasar kita. Karena tentu akan mengancam keberlangsungan produk industri dan UMKM lokal,” tegasnya.
Oleh karena itu, Puteri berharap pemerintah dapat secara hati-hati dan cermat dalam menyikapi dan merespons kebijakan ini.
Puteri mendesak, pemerintah juga segera mengkaji secara teknis dan mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder.
“Dengan begitu, pemerintah beserta otoritas terkait dapat segera merumuskan kebijakan yang tepat dalam memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal ini terhadap stabilitas perekonomian, pasar keuangan, dan nilai tukar rupiah,” pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
- Beli LPG 3 Kg Dicatat, Mulyanto: Pertamina Belum Simulasikan ke DPR
- Politisi PDIP Ini Soroti Calon Jemaah Haji Pinjam di Bank Buat Lunasi Uang Muka
- DPR RI Segera Bahas RUU PPRT
- Sukamta Kecam Israel Serang Pasukan PBB Sebabkan Dua Prajurit TNI Terluka
- BKSAP DPR Serukan Komitmen Politik dan Kerja Sama Global untuk Air Bersih dan Sanitasi
- Biaya Haji 2024 yang Harus Dibayar Jemaah Rp56 Juta