RIAUMANDIRI.CO - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Herman melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kunjungan itu, Senator Kaltara ini menyambangi beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Herman menyampaikan salah satu yang menjadi persoalan di Kaltara saat ini adalah persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), utamanya yang masuk ke Malaysia.

"Kan di Kaltara ini paling banyak masuk ke Malaysia. Itu secara prosedural, sedikit. Nah, yang banyak ke Malaysia itu yang non prosedural," ujar Herman.

Oleh karena itulah maka banyak kasus yang terjadi pada PMI, namun tidak terdata di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tentu hal ini menjadi masalah yang kursial di PMI, khususnya yang masuk dari Kaltara.

Melihat permasalahan ini, Herman berharap PMI yang masuk dari Kaltara ke Malaysia itu bisa melalui jalur yang prosedural atau jalur resmi yang legal. Ini penting supaya nanti kalau ada apa-apa yang terjadi di dalam pekerjaan yang dilakukan, itu bisa diketahui. “Karena mungkin ini banyak kejadian ada yang meninggal, sakit dan sebagainya, tapi tidak diketahui,” tuturnya.

Sehubungan dengan hal itu, ia menyoroti persoalan pengetatan pengawasan untuk jalur-jalur masuknya PMI tersebut. Dia menilai penting karena provinsi ke-34 Indonesia ini secara geografis berbatasn langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Sedangkan untuk daerah asal PMI, Herman menyebutkan bahwa sebelumnya paling banyak dari Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi untuk sekarang ini paling banyak dari Sulawesi.

“Saya rasa yang perlu itu adalah pendirian BLK (Balai Latihan Kerja) di Kaltara yang bisa mengeluarkan sertifikasi bagi PMI ini. Saya rasa BLK ini paling penting, semoga dari Kemenaker bisa segera membangun BLK itu di Kaltara ini,” tutupnya. (*)