Terindikasi Upaya Hambat Penguasaan Lahan oleh Negara, Humas PT MAL Provokasi Karyawan

Terindikasi Upaya Hambat Penguasaan Lahan oleh Negara, Humas PT MAL Provokasi Karyawan

Riaumandiri.co - Tidak kooperatif dalam proses peralihan yang tengah dijalankan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) sengaja menciptakan konflik antara sekuriti dengan petugas TNI yang ditempatkan Satgas Garuda di sekitar kawasan perizinan perusahaan tersebut.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis(6/3) dari seorang saksi di lokasi kejadian, antara petugas sekuriti dan TNI tersebut hanya bercanda dan tidak ada konflik seperti yang cerita yang beredar.



"Sebenarnya tidak ada konflik antara TNI dan sekuriti itu, awalnya kami hanya bercanda dan dari awal kenal, kami mengetahui bahwa isi senjata yang dipegang TNI itu hanya berisikan peluru hampa dan tidak akan mencederai," ungkap Komandan Regu (Danru), Rinaldi yang saat berada di lokasi kejadian bersama Basri Simanjuntak di Pos Security PT MAL (Duta Palma Group). 


Bahkan, Rinaldi juga memastikan tidak ada sedikitpun cedera yang dialami Basri Simanjuntak, sebab senjata yang ditembakkan itu tidak mengenai organ tubuhnya dan mengarah ke tanah, bukan ke wajah.


Ditambahkannya, saat waktu kejadian hanya mereka bertiga di pos sekuriti tersebut, tidak jauh dari lokasi kejadian juga ada seorang sopir Pak Nababan (Humas PT MAL) tengah duduk santai yang kebetulan mendengar letusan senjata Serda Nofanolo Gulo.


"Karena hanya bercanda antara Basri dan Serda Nofanolo Gulo, saya memastikan tidak ada cedera dan goresan yang dialami Basri. Jadi kejadian itu hanya berlalu begitu saja," terangnya.


Tidak lama setelah kejadian, Rinaldi mendapat panggilan ke kantor untuk menemui Nababan Humas PT MAL, lalu memintanya menjadi saksi untuk memperpanjang masalah untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut ke Polsek dan dilanjutkan ke POM.


"Ketika dipanggil Pak Nababan, saya diminta untuk menjadi saksi dan mengarang cerita seperti yang dibuat dalam berita-berita itu, karena tidak sesuai dengan kejadian awal, saya tidak mau ikut melapor," akunya.


Mulai dari sana, Rinaldi menjelaskan bahwa tidak begitu mengetahui kelanjutan dari konflik yang dibuat-buat itu. Belakangan baru dia mengetahui bahwa rekannya Basri sudah dirawat di Klinik Duta Sorek, Pangkalan Kuras.


"Bagaimana cerita selanjutnya saya tidak begitu mengikuti, yang pasti berita yang menceritakan senjata ditodongkan ke kepala itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kejadian," tutupnya sembari meminta perlindungan agar tidak mendapat tekanan dan dipecat dari pekerjaannya.


Sementara itu, sebelumnya sempat viral pemberitaan tentang seorang oknum TNI yang menodong senjata pada sekuriti PT MAL, bahkan juga ada yang menerbitkan berita hoax tentang seorang oknum TNI menembak kepala sekuriti di kawasan PT MAL.


Terkait penertiban lahan yang dilakukan Satgas PKH terhadap PT MAL, Ketua IWO Pelalawan, Dana Payung mengajak PT MAL agar pihak perusahaan kooperatif agar bisa menciptakan suasana yang kondusif. Tidak seperti yang terjadi belum lama ini, aksi spontanitas oknum TNI malah dijadikan adu domba yang dapat menghambat proses penertiban.


Ditambah lagi dengan terbitnya berita Hoax yang dimanfaatkan pihak perusahaan PT MAL (Duta Palma Group) untuk memprovokasi dan menghambat penertiban yang tengah dilakukan Satgas PKH, Payung sangat menyayangkan langkah yang diambil pihak perusahaan. 


"Kita sangat menyayangkan ada pemberitaan sepihak dan provokasi yang dilakukan oleh rekan media tanpa melakukan konfirmasi. Disini kita melihat pihak perusahaan memanfaatkan kejadian yang terjadi antara Tim Satgas PKH dengan Anggota Security, padahal aksi tersebut hanya sebatas spontanitas, jadi tidak perlu dibesar-besarkan," imbuhnya.


Tidak sampai disitu saja, Payung juga menghimbau seluruh perusahaan ataupun perorangan yang berurusan dengan Tim Satgas PKH agar dapat lebih kooperatif dalam mengembalikan yang bukan haknya kepada negara.


"Dengan adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan hutan secara ilegal di masa mendatang," pungkasnya.