Gubri Wahid tak Permasalahkan Kepala OPD Mengundurkan Diri
Riaumandiri.co - Gubernur Riau, Abdul Wahid, tidak mempermasalahkan adanya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengundurkan diri, pasca ia dilantik bersama Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Pengunduran para kepala OPD tersebut merupakan hak pribadi dari pegawai tersebut.
“Ya dia mengundurkan diri itu hak prerogatifnya, dia kita hormati kita hargai, tak ada masalah bagi saya karena orang yang akan menggantikannya juga baik,” ujar Gubri Abdul Wahid, usai mengadakan rapat koordinasi bersama pegawai BKD di Kantor BKD Riau, Selasa (4/3).
Dijelaskan Gubri, pihaknya juga segera akan menunjuk Plt maupun Plh, untuk menggantikan Sementra pejabat yang mengundurkan diri. Hingga saat ini baru dua pejabat yang mengundurkan diri, diantaranya kepala BKD Riau Maamun Murod, kepala Biro Kesra Imron Rosadi. Dan Pemprov Riau juga akan segera membuka assesment untuk mengikis kekosongan kepala OPD yang ada saat ini.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan Plt ataupun Plh, Dalam diskusi tadi saya minta data supaya bisa kita ambil langkah-langkah yang cepat. Assesment, ya tentu tadi sudah kita bicarakan dengan BKD kita pingin mendengarkan paparan-paparan mereka, apa yang akan kita lakukan,” kata Abdul Wahid.
Sementara itu, terkait dengan kunjungannya ke BKD Riau, di hari kedua menjabata sebagai Gubernur Riau, bersama Wagubri SF Hariyanto, Gubri menyampaikan ia ingin mengetahui pasti kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Riau. Karena ia baru pertama bergabung bersama pegawai di Pemerintahan.
“Saya baru masuk di Pemerintah Provinsi Riau ini, saya ingin tahu kekuatan pegawai kita tadi kami sudah diskusi dengan Badan Kepegawaian Provinsi Riau, menata kelola kepegawaian supaya efektif efisien yang paling penting itu adalah transparansi. Transparansi itu tentu dengan digitalisasi, ini yang kita harapkan menggaiden kita, untuk transparansi. Kepegawaian itu sistem yang penting,” tegas Gubri.
Dikatakan, Gubri Wahid bahwa pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, mengawali masa tugasnya, tentu harus mengetahui segala mekanisme dan tata kelola kepegawaian.
"Saya tadi melihat gambaran berapa jumlah pegawai kita melalui sistem informasi kepegawaian online yang kita punyai. Karena saya masih di awal masa kepemimpinan, saya harus mengenal bagaimana mekanismenya," kata Abdul Wahid.
