Riaumandiri.co - Pemerintah Provinsi Riau, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Belanja Daerah (Bapenda) Riau, karena dinilai belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, terutama dari pajak kendaraan bermotor selama tahun 2024, berjalan stagnan bahkan angkanya mencapai Rp1,5 Triliun. 

“Kami menanyakan secara detil pendapatan kita mengapa agak stagnan. Sementara PAD kita itukan disumbangkan dari BBNKB, PKB, bahan bakar, termasuk pajak rokok. Di komponen pajak kendaraan bermotor bahan bakar terkesan stagnan, maka kita kedepan sementara setiap tahun kendaraan bertambah ya kan, pengguna BBM juga bertambah. Stagnannya angkanya sekitar 1,5 T, mereka juga menargetkan rendah,” ujar Abdul Wahid, usai mengadakan rapat bersama Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, Selasa (4/3).

Dijelaskan Abdul Wahid, ia telah mendapatkan masukan dari Wagubri terkait dengan pengalaman penerimaan pajak dari kendaraan bermotor. Banyak kendala yang dialami saat pembayaran pajak, salah satunya kendaraan truk yang seharusnya dibayar sesuai jenis kendaraan, namuan dibayar dengan jenis kendaraan sedan. Karana itulah kedepan ia meminta ada transparansi dalam sistem pembayaran pajak. 

“Kita ingin mencarikan solusinya supaya maksimal pendapatan kita di tahun ini dan kedepan. Karena itulah kita ingin ini dikerjakan, kita ingin transparansi, transparansi ini jawabannya adalah digital. Digitalisasi ini tadi kami diskusi ada lagi kendalanya, kendaraan truk dengan sedan kan beda, tapi kendaraan truk bisa dibayar dengan sedan. Tadi pengalaman oleh pak Hariyanto, dan sekarang terjadi lagi, itu bagaimana kita mengatasi ini,” tegas Abdul Wahid. 

Wahid juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Riau untuk taat membayar pajak kendaraan untuk semua jenis. Sejauh ini dari data yabg diterima dari Bappenda masyarakat yang membayar wajib pajak kendaraan hanya mencapai 40 persen, termasuk kendaraan yang ada di perusahaan dan juga kendaraan pegawai. 

“Pembayaran pajak itu masih sekitaran 30 sampai 40 persen dari wajib pajak, artinya banyak yang tidak bayar pajak. Saya tadi sudah minta bagi korporate yang tidak bayar pajak kendaraan diminta, bagi instansi kita umumkan mana yang tidak bayar pajak supaya jelas jangan hanya rakyat ditagih pajak, tapi pemerintah tak bayar pajak supaya kita ingin ada transparansi,” tegas Wahid. 

“Dan bagi kendaraan pribadi ini juga banyak tak bayar pajak, jawabannya kita buat unit-unit baru untuk memudahkan masyarakat. Mungkin saja mereka mau bukan tak mau bayar pajak tetapi sulitnya bayar pajak, salahsatunya apa wajib pakai KTP. Kadang-kadang mereka datang tak bayar KTP, karena itu Qris sistem digital pembayarannya akan kita maksimalkan melalui bank,” tambah Wahid. 

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal