Riaumandiri.co - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan pidato perdananya pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang dipimpin langsung ketua DPRD Riau Kaderismanto, Senin (3/3).

Pada pidatonya dalam sidang yang juga dihadiri Wagubri SF Hariyanto, Forkopimda Riau dan juga Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, Wahid sampaikan visi misi yang akan dijalankannya 5 tahun ke depan.

"Kami sampaikan, visi pembangunan jangka panjang adalah Riau maju dan berkelanjutkan, serta berlandaskan budaya Melayu yang agamis. Dengan beberapa sasaran agar Riau menjadi daerah maju yang ekologis dan berdaya saing. Kita lanjutkan dan sempurnakan program-program baik yang sudah dirintis oleh pemimpin pendahulu kita," ungkap Gubri, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (3/3/2025).

"Sebelumnya juga telah kita selaraskan visi dan misi ini dengan visi dan misi presiden mewujudkan Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Untuk mencapai visi tersebut, Gubri juga mengungkapkan misi yang telah disusun. Mulai dari transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan unggul hingga menumbuhkan lagi jiwa berbudaya melayu.

"Ada berbagai masalah di Riau yang belum optimal penyelesaiannya. Untuk itu kita bangun SDM ciptakan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk membangun itu, saya mau menghilangkan angka putus sekolah di Riau. Jika anak tidak putus sekolah, mereka akan menjadi manusia yang sehat dan berpendidikan," terang Gubri.

Riau yang berbudaya melayu, lanjut Gubri, adalah terwujudnya masyarakat Riau yang menjunjung tinggi dan memahami nilai-nilai budaya yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat juga sudah seharusnya bersikap sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang bernilai budaya.

"Ekologi ini maksudnya menjaga lingkungan, agamis berarti peran agama secara mendalam, dilakukan toleransi. Semuanya bisa memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Dirinya juga menegaskan akan memangkas birokrasi, guna untuk menarik investor berinvestasi di Riau. "Saya akan pangkas birokrasi, agar bisa menarik banyak investor ke Riau, tegasnya.

"Berdaya saing juga, saya akan buat forum agar investor bisa masuk dengan mudah dan tidak menjalani birokrasi berbelit. Kita perkuat infrastruktur, perbaiki jalan yang rusak, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Banjir dan sampah juga harus diselesaikan," terangnya.

Gubri lanjutkan, ia juga akan melakukan transparasi anggaran serta membuka layanan pengaduan. Nantinya, seluruh pengaduan tentang masalah yang ada di masyarakat bisa lebih cepat tersampaikan.

Rapat Perdana

Gubernur Riau, Abdul Wahid memimpin rapat perdana dengan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan sekaligus pembahasan arah kebijakan pemerintahan ke depan.  

Dalam rapat tersebut, Abdul Wahid menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi harus memiliki inovasi dan terobosan yang bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Setiap OPD wajib menunjukkan kinerja yang maksimal serta memastikan program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat," kata Wahid, saat memimpin rapat di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur, pada Senin (3/3/2025

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia meminta seluruh OPD untuk bersikap terbuka dalam menjalankan program kerja agar masyarakat dapat mengetahui setiap kebijakan yang diambil.  

"Saya ingin kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada untuk pembangunan di Riau ini. Salah satunya dengan membangun tingkat kepercayaan masyarakat melalui transparansi. Dinas-dinas harus transparan dalam bekerja," ujar Abdul Wahid.

Lebih lanjut, Gubernur Riau menyoroti pentingnya koordinasi antar OPD dalam menjalankan program-program pemerintah. "Program-program pemerintah tentunya dapat tercapai dengan baik jika tercipta koordinasi yang baik," sebutnya.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan keterbukaan informasi, Gubernur berencana membentuk layanan pengaduan hotline bagi masyarakat. Layanan ini nantinya akan menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan kritik, saran, serta informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

"Nanti saya akan bikin layanan pengaduan hotline bagi masyarakat, supaya mereka bisa memberikan info, kritik, dan saran. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dan dasar tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau," jelasnya.

Abdul Wahid menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk melalui hotline akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah daerah. Ia juga meminta OPD untuk lebih proaktif dalam merespons keluhan dan masukan dari masyarakat.

Rapat perdana ini menjadi awal dari langkah kepemimpinan Abdul Wahid dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal