RIAUMANDIRI.CO - Komisi XII DPR RI berkomitmen mendukung pengungkapan kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menekankan bahwa pihaknya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang dan mendukung penuh langkah-langkah untuk mengungkap kerugian negara.

“Kita mendukung pengungkapan kerugian negara, kalau perlu ke akar-akarnya. Sekalian bongkar semua dan bersihkan Pertamina agar lebih baik,” tegasnya saat melakukan sidak ke salah satu SPBU Pertamina, di Jakarta, Kamis (27/2).

Legislator Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina harus bersih dan mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negara. "Kami sangat mendukung, tapi kami juga ingin memastikan bahwa produk yang diterima masyarakat itu benar-benar sesuai," tandas Bambang Haryadi.

Sidak yang dipimpin oleh Komisi XII DPR RI ini bertujuan untuk memverifikasi kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di pasaran, khususnya RON 92 dan RON 90 yang dipasarkan oleh Pertamina dan Shell.

Bambang Haryadi menjelaskan bahwa setiap produk BBM yang beredar harus melalui proses sertifikasi dan uji tes dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebelum sampai di SPBU.

Bambang Haryadi menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pengoplosan bahan bakar. Ia menegaskan bahwa Lemigas secara rutin melakukan pengujian terhadap kualitas BBM, bahkan sebelum produk tersebut didistribusikan ke SPBU. "Kami ingin memastikan kualitas RON 92 dan RON 90 yang beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan," terangnya.

Dalam sidak ini, Bambang Haryadi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan kualitas BBM untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat. "Kami ingin memastikan tidak ada keraguan lagi di masyarakat. Ditjen Migas sudah menegaskan bahwa pengawasan kualitas BBM dilakukan secara periodik," ujarnya.

Bambang Haryadi menjelaskan bahwa meskipun warna BBM dapat menjadi indikator visual, namin yang lebih penting adalah memastikan Research Octane Number (RON) yang sesuai dengan standar. Ia berharap isu pengoplosan yang beredar dapat segera diselesaikan, dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas BBM yang mereka konsumsi.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung menambah dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (26/2/2025). Penambahan ini menjadikan jumlah tersangka dalam kasus tersebut menjadi sembilan orang. Mereka diduga terlibat dalam pengoplosan (blending) Pertalite di depo/storage untuk diubah menjadi Pertamax RON 92, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.

Kasus ini melibatkan lima komponen kerugian besar, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp 21 triliun.

Berikut adalah daftar sembilan tersangka beserta perannya dalam dugaan korupsi ini yaitu Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, Agus Purwono (AP), Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International dan Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Lalu Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC), VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. (*)