Gugatan Alfedri-Husni Dikabulkan, MK Perintahkan PSU Pilkada Siak

Riaumandiri.co – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Alfedri-Husni Thamrin, dalam sengketa hasil Pilkada Siak 2024.
Dalam sidang yang digelar Senin (24/2) malam, MK menolak eksepsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak serta pasangan calon Afni-Syamsurizal sebagai pihak terkait.
Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang diterbitkan pada 5 Desember 2024 dinyatakan batal.
MK juga memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga lokasi, yakni RSUD Tengku Rafi'an, TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak.
Hakim MK Guntur Hamzah menegaskan bahwa pemilih yang akan mengikuti PSU di RSUD Tengku Rafi’an harus berdasarkan data pemilih per 27 November 2024. Hal ini berlaku bagi mereka yang berada di rumah sakit pada hari pemungutan suara dan belum menggunakan hak pilihnya.
MK juga memerintahkan pembentukan Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD Tengku Rafi'an. Pemilih di TPS LK ini meliputi pasien dewasa, pendamping pasien dewasa, serta seluruh petugas rumah sakit yang belum menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, PSU di TPS 3 Desa Jayapura dan TPS 3 Desa Buantan Besar akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang sama seperti pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu.
"Selanjutnya, hasil PSU tersebut akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan ini," jelas Guntur Hamzah.
*KPU Riau Pastikan Kepatuhan terhadap Putusan MK*
Menanggapi putusan ini, Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU RI untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"KPU Riau akan konsultasi dengan KPU RI tentang putusan MK tersebut," ujar pria yang akrab disapa Nugie itu.
Ia juga memastikan bahwa KPU Siak akan menjalankan putusan MK tanpa kecuali. "KPU Riau memastikan bahwa KPU Siak akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Lebih lanjut, Nugroho mengajak semua pihak untuk mendukung proses PSU agar berjalan dengan baik dan lancar. "Kami memohon doanya agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.