RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI dari PDIP Ina Ammania menyoroti calon jemaah haji yang meminjam uang ke bank untuk melunasi uang muka pendaftaran haji.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, ada di beberapa daerah, calon jemaah meminjam uang hingga belasan juta rupiah dari bank untuk membayar uang muka pendaftaran haji.

Praktik meminjam uang dari bank untuk membayar uang muka haji ini dinilainya berpotensi membebani calon jemaah dan keluarganya.

“Apabila tidak mampu jangan pinjam-pinjam. Pinjam di bank untuk DP itu dihalalkan. Padahal  persyaratan pergi haji itu kan bila mampu,” ujar Ina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Selasa (18/2/2025).

Karena itu, dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dia mengusulkan usulan larangan bagi calon jemaah haji untuk melunasi uang muka pendaftaran haji dengan meminjam dari bank.

"Aturan larangan pinjaman bank untuk uang muka haji dirincikan dalam revisi UU tersebut. Ini perlu koreksi, UU usulan ini supaya tidak membebani masyarakat. Kalau mereka mau jual harta bendanya mungkin gak masalah,” ujarnya.

Ina menjelaskan bahwa praktik ini berisiko tinggi, terutama jika calon jemaah meninggal sebelum melunasi biaya haji. Apalagi kalau daftar antreannya agak lama. Ini menjadi beban keluarga yang membayar.

Dengan adanya usulan larangan pinjaman bank untuk uang muka haji, diharapkan revisi UU Haji dan Umrah dapat memberikan perlindungan lebih bagi calon jemaah dan keluarganya, serta memastikan bahwa ibadah haji dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing individu.

RUU Haji dan Umrah merupakan usulan inisiatif Komisi VIII DPR dan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. (*)