RIAUMANDIRI.CO - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, BUMN tidak bisa hanya mengandalkan pola bisnis lama, tapi dibutuhkan transformasi agar dapat berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
 
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi dalam Seminar Nasional "Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional" di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Seminar diselenggaran Biro Pemberitaan Parlemen bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Dia menggarisbawahi peran media sangat krusial dalam memastikan BUMN berjalan sesuai jalurnya. Media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas BUMN.
 
“Dengan informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat bisa memahami bagaimana BUMN bekerja untuk ekonomi nasional, serta memberikan kritik konstruktif jika ada penyimpangan,” ujarnya.
 
Indra menegaskan bahwa media juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Tata kelola yang baik hanya bisa tercapai jika ada pengawasan yang kuat. Media memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan BUMN tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.

Mengawal Regulasi
 
Salah satu langkah strategis yang kini tengah dikawal adalah revisi Undang-Undang BUMN. Indra menyebut bahwa pembahasan RUU ini di Badan Legislasi (Baleg) DPR telah berjalan dengan prinsip transparansi, dan media memiliki peran penting dalam menjaga substansi pembahasan tetap fokus pada kesejahteraan rakyat.
 
“Biro Pemberitaan Parlemen senantiasa menjaga framing berita agar substansi revisi UU BUMN tetap sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Jangan sampai revisi ini justru menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
 
Tidak hanya itu, Indra menyoroti pentingnya kerja sama antara media, DPR, dan BUMN dalam menciptakan narasi pembangunan yang positif. Menurutnya, dukungan lebih dari 80 wartawan KWP telah berkontribusi dalam meningkatkan citra DPR, seperti yang terlihat dalam survei Litbang Kompas.
 
Pada September 2024, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 58 persen, dan meningkat menjadi 67 persen pada Januari 2025. Namun, lebih dari sekadar citra, yang lebih penting adalah dampak nyata dari kerja sama ini.
 
“Parlemen modern yang terbuka dan aspiratif hanya bisa terwujud jika ada komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan di sinilah media memegang peran penting,” katanya.
 
Di sisi lain, transformasi BUMN bukan hanya tentang efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga tentang membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. Maka dari itu, ujarnya, dengan kerja sama erat antara BUMN, media, dan DPR, harapannya Indonesia bisa semakin maju, sejahtera, dan berdaulat di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
 
“Ini bukan sekadar wacana. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan BUMN tetap menjadi lokomotif pembangunan yang bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mesin bisnis,” pungkas Indra. (*)