Dirumahkan, Dosen Honorer Unri Lapor Presiden dan DPR

Riaumandiri.co - Sejumlah honorer di Universitas Riau resmi dirumahkan per Februari 2025.
Pasca dirumahkan tersebut, salah satu honorer UNRI, Zainul Akmal melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Anggota DPR RI, Karmila Sari.
Melalui surat yang dikirimkan, Zainul membuat pengaduan mengenai permasalahan nasib pegawai non ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
"Judul pengaduan, laporan (permohonan) terkait permasalahan nasib pegawai non ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK," ujar Zainul dalam laporannya.
"Saya Zainul Akmal sudah dikontrak sebagai dosen dengan perjanjian kerja sejak 2018 hingga 2024 dengan masa kerja 6 tahun berjalan, saya pegawai non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN," kata Zainul.
Pada tahun ini, ia mengatakan perihal turut ikut seleksi CPNS, namun tidak bisa mendaftar seleksi PPPK, sehingga ia katakan pihak universitas akan memberhentikannya.
Dalam surat permohonan yang ia kirimkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Ada tiga point yang disampaikannya yakninya agar Presiden mengawasi kebijakan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menetapkan kebijakan Surat Edaran MENPANRB Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 dan Surat Edaran MENPANRB Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 merugikan hak saya selaku Pegawai (Dosen) non-ASN.
Kemudian ia meminta memperjuangkan hak saya selaku warga negara sebagai Dosen non-ASN yang mengikuti seleksi CPNS seperti pegawai non-ASN dalam Surat Edaran MENPANRB Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 untuk menjadi Dosen PPPK paruh waktu atau pegawai ASN.
Serta menugaskan MENPANRB mengakomodir hak pegawai non-ASN yang tidak terdata di database BKN dan mengikuti seleksi CPNS yang dinyatakan tidak lulus untuk diangkat menjadi Dosen PPPK paruh waktu atau pegawai ASN.
Surat itu juga menjelaskan bahwa telah ada pemberian informasi secara lisan dari hasil rapat Wakil Rektor 2 dengan para Wakil Dekan 2 se Universitas Riau akan merumahkan (memberhentikan) Dosen non-ASN yang tidak mengikuti seleksi PPPK karena mengikuti seleksi CPNS.
Honorer lainnya yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan ia dialihkan dari honorer menjadi pekerja harian lepas (PHL).
Namun ia memastikan sebagian teman temannya sudah ada yang dirumahkan. "Saya tidak kak cuman dialihkan dari honorer ke PHL, sebagian teman teman yang lain sudah dirumah kan kak," ujarnya.