RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta kejelasan mekanisme pembiayaan senilai Rp500 juta bagi pelaku UMKM dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menjadi bumerang bagi pelaku UMKM.

“Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM,” kata Novita dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi. Legislator Dapil 7 Jawa Timur itu menanyakan soal bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif sehingga tidak membebani pelaku UMKM.

“Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Astacita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” kata Novita.
Anggota DPR, yang juga dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM, berharap kejelasan soal pembiayaan tersebut apakah akan dikelola oleh pemerintah daerah atau melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Saya meminta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya. (*)