Riaumandiri.co - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), hingga sampai saat ini, masih menunggu arahan BKN maupun Menpan RB terkait tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pangkalan database BKN atau bekerja dibawah 2 tahun. 

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Muhammad Zaki, Senin (17/02), diakuinya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap berupaya untuk tidak akan merumahkan tenaga honorer khususnya yang tidak masuk dalam pangkalan data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Kami masih menunggu arahan Menpan RB dan BKN, untuk saat ini, kami memang belum memiliki keputusan yang final, untuk yang belum masuk dalam pangkalan data base BKN ini, kami masih mencari formulanya, apakah nanti akan kita buatkan sistem Outsourcing, atau menurut pola lain sesuai arahan BKN," sebut Sekda. 

"InshaAllah kita tidak akan merumahkan, kita akan Carikan jalan keluarnya," tambah Sekda.

Sedangkan untuk pegawai Non ASN yang telah terdaftar pada data base BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK namun dinyatakan tidak lulus, maka disampaikan Sekda, akan diusahakan untuk dapat sampai menjadi PPPK atau PPPK paruh waktu. 

Ketika ditanya terkait jumlah tenaga non-ASN di Lingkungan Pemkab Rohul yang tidak masuk dalam database BKN, mantan Kepala Bappeda Rohul itu mengaku belum mengetahui pasti jumlah tenaga honorer tersebut.

''Kita sudah surati seluruh Kepala OPD se Rohul untuk permintaan data tenaga honorer yang melamar PPPK. Sekarang masih direkap oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul. Silahkan kawan-kawan wartawan koordinasikan dengan BKPP,” sebutnya.

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal