RIAUMAMDIRI.CO - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan setelah mendengarkan dari banyak elemen masyarakat, maka diputuskan bahwa pengelolaan konsensi tambang diprioritaskan untuk BUMN, BUMD, dan badan swasta.

Adapun konsensi tambang untuk perguruan tinggi atau kampus diberikan tidak diberikan secara langsung, melainkan difasilitas oleh ketiga badan usaha tersebut yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah.

Hal itu disampaikannya usai rapat persetujuan pengambilan keputusan RUU Minerba untuk dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna. Diketahui, Pasal tersebut merupakan salah satu dari perubahan substantif dalam pembahasan revisi UU Mineral dan Baru Bara (Minerba).

"Kemudian khusus untuk perguruan tinggi, setelah banyak diskusi, kemudian mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kampus-kampus, kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang diberi secara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau badan swasta," kata Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di DPR RI, Senin (17/2/2025).

Doli menyebut pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menunjuk perantara untuk mengelola tambang yang nanti dihubungkan ke perguruan tinggi tertentu. "(BUMN, BUMD, dan badan swasta) yang ditunjuk oleh pemerintah, yang kemudian itu nanti akan dikoneksikan dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu," kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli juga menjelaskan perbedaan antara RUU Minerba yang lama dan yang kini direvisi, juga terkait soal pengelolaan tambang yang sebelumnya hanya lewat proses lelang, kini ada pertimbangan pihak prioritas. Di antaranya ormas keagamaan dan kampus.

"Kalau undang-undang yang lama itu kan hanya mengatur soal proses lelang. Nah sekarang ini kan ada dua, pemberian secara lelang dan pemberian cara prioritas. Nah cara prioritas itu tadi untuk ormas keagamaan, untuk perusahaan perorangan, koperasi, usaha menengah, termasuk perguruan tinggi," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Penunjukan ini dilakukan langsung oleh pemerintah, dan badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus yang membutuhkan.

"Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," tambah Supratman.

Menteri Energi dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

"Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola," ujar Bahlil.

Namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi. Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar. (*)