RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah mencegah potensi penimbunan gas LPG subsidi 3 kilogram (gas melon).

Menurutnya, pemerintah harus memperketat pengawasan serta melakukan pemantauan langsung ke daerah-daerah, sehingga penimbunan dan potensi harga gas melon melambung tidak terjadi.

“Jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, dan mengakibatkan harga jual di pengecer jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan,” kata Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2).

Ia juga menekankan perlu pengawasan langsung kepada agen atau Pertamina Gas LPG sebagai penyalur ke pangkalan atau pengecer, dan perlu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan izin resmi menjual gas subsidi.

“Jangan sampai malah dibuat ribet persyaratan untuk mendapatkan perizinan, mengingat banyak masyarakat menjadi pengecer atau pangkalan gas LPG 3 kg sebagai sumber mata pencaharian mereka, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.

Selain itu, kata Syafruddin, dengan diberlakukannya kembali para pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg, perlu diperhatikan harga jualnya agar tidak sampai melampaui jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah. Pasalnya di daerah, harga gas bisa mencapai Rp45 ribu hingga Rp50 ribu.

Meski demikian, pihaknya juga meminta pemerintah untuk mempercepat LPG sintesis terbarukan yang diproduksi dari hidrogen hijau agar segera bisa digunakan untuk menggantikan LPG konvensional. (*)