RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Koordinasi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Ini disampaikan Atalia dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah. Terutama, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat ini akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school), sehingga tidak hanya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga menjamin pemenuhan gizi bagi para murid.

“Pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan harus jelas, apakah Kemensos atau Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan,” kata Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana. Dia mengingatkan agar program ini tidak bertabrakan dengan kebijakan serupa yang sudah ada di Kementerian Pendidikan.

“Jangan sampai ada tumpang tindih dengan Kementerian Pendidikan, karena di sana juga ada program beasiswa untuk mengatasi putus sekolahya. Selain itu, perlu diperjelas lokasi pembangunan sekolah ini, apakah akan tersebar merata. Ini penting, mengingat program ini menyangkut anggaran negara,” kata Adnyana.

Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya juga mengalami hal yang sama. Ini harus diputus dengan memberikan akses pendidikan yang layak bagi mereka,” kata Yusuf.

DPR RI menegaskan bahwa segala bentuk program pendidikan harus terintegrasi dengan kebijakan nasional agar efektif dan tepat sasaran. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih dengan program kementerian lainnya. (*)