RIAUMANDIRI.CO -  Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Monokem Surya, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Sidak dilakukan menyusul insiden ledakan yang terjadi pada smelter titanium di perusahaan tersebut sehingga menelan korban sebanyak dua pekerja meninggal dunia dan satu pekerja lainnya mengalami luka bakar pada 16 Desember 2024 silam.

“Kami menduga sejak awal terdapat celah dalam prosedur keselamatan yang tidak diterapkan dengan baik. Dari sidak ini akhirnya terungkap bahwa kasus ledakan tersebut terjadi akibat perusahaan lalai dalam memeriksa kondisi performa mesin. Dalam keterangan lain, disebutkan ada SOP yang belum sepenuhnya dijalankan terkait mekanisme pendinginan tungku sebelum dibuka,” kata Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani.

Legislator Fraksi PKS ini meminta perusahaan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan keselamatan kerja. Meitri mendesak manajemen memastikan setiap pekerja memahami dan mematuhi protokol keselamatan serta meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi terhadap potensi risiko di area kerja.

“Untuk itu, kami mendorong penataan ulang terhadap sistem K3 dan mendesak perusahaan agar memastikan keselamatan pekerja sebagai prioritas utama, dan melihat bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kondisi yang kurang memadai untuk industri dengan risiko tinggi, dimana melibatkan bahan berbahaya dan proses bertekanan tinggi dengan tekanan suhu di tungku yang dapat mencapai 1200 derajat celcius.,” jelasnya.

Meitri juga meminta agar perusahaan menunaikan tanggung jawabnya secara penuh terhadap pekerja yang menjadi korban ledakan smelter. Selain memberikan santunan yang memadai bagi keluarga korban yang ditinggalkan, Meitri juga meminta agar korban luka dijamin biaya pengobatannya hingga tuntas dan perusahaan menjamin kesempatannya untuk bisa kembali bekerja apabila kondisi kesehatannya sudah memungkinkannya kembali bekerja.

“Tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga korban, baik dalam hal kompensasi finansial maupun jaminan sosial menjadi hal yang tidak boleh terelakan. DPR akan mengawal penyelesaian hak-hak korban sehingga tertunaikan secara tuntas tanpa kurang sedikitpun. Di sisi lain, ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak, manajemen maupun pekerja, agar meningkatkan standar keselamatan di tempat kerja ke depannya,” ujarnya.

Selain soal insiden kecelakaan kerja, Meitri juga menyoroti kejanggalan terkait izin operasi perusahan yang disebut belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dia menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi demi memastikan terpeliharanya dan keberlanjutan daya dukung lingkungan bagi masyarakat sekitar.

“Kendati perusahaan mengklaim bahwa AMDAL masih dalam proses, DPR melihat bahwa hal itu tidak bisa menjadi pembenaran atas tetap beroperasinya kegiatan terkait di perusahaan. Untuk itu, kami meminta agar segala bentuk perizinan yang belum diselesaikan, termasuk dokumen AMDAL-nya, bisa segera diselesaikan dan segala bentuk kegiatan di perusahaan yang berisiko melanggar aturan bisa segera dihentikan atau akan dihentikan paksa oleh pihak berwenang,” pungkasnya. (*)