Indonesia Diminta Tegas Tolak Keinginan Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia
Dina Sulaeman
RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah Indonesia diminta secara tegas menolak keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.
"Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas," kata Dina Sulaeman, Analisis Geopolitik dalam Gelora Talks bertajuk 'Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump', Rabu (22/1/2025) sore.
Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.
"Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata," katanya.
Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian.
Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
"Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja," ujarnya.
Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.
"Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi.
"Trump ini sebenarnya tipe orang yang tidak bisa ditantang dan proteksionis, kalau dijabani bahasanya kayak anak gaulnya disini, Trump akan gunakan banget posisinya sebagai Presiden Amerika," kata Henwira.
Di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel, sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.
"Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan," ujarnya.
Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.
"Kita tunggu saja sampai menteri-menteri atau pejabat politik Trump ini mulai bekerja. Trump sekarang juga dibuat pusing dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS. Tetapi dalam menghadapi Trump harus ada komunikasi yang baik, apalagi posisi duta besar kita masih kosong," katanya. (*)
Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.
"Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas," kata Dina Sulaeman, Analisis Geopolitik dalam Gelora Talks bertajuk 'Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump', Rabu (22/1/2025) sore.
Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.
"Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata," katanya.
Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian.
Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
"Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja," ujarnya.
Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.
"Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi.
"Trump ini sebenarnya tipe orang yang tidak bisa ditantang dan proteksionis, kalau dijabani bahasanya kayak anak gaulnya disini, Trump akan gunakan banget posisinya sebagai Presiden Amerika," kata Henwira.
Di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel, sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.
"Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan," ujarnya.
Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.
"Kita tunggu saja sampai menteri-menteri atau pejabat politik Trump ini mulai bekerja. Trump sekarang juga dibuat pusing dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS. Tetapi dalam menghadapi Trump harus ada komunikasi yang baik, apalagi posisi duta besar kita masih kosong," katanya. (*)
Tags
Internasional
Berita Terkait
- Bupati Dogiyai Minta Tak Kembangkan Isu Nyawa Babi Lebih Berharga dari Manusia
- KSAD: Istri TNI yang Nyinyir ke Wiranto Punya Jabatan
- Banjir dan Longsor Terjang Manado, 5 Orang Dilaporkan Meninggal
- Ada Kemungkinan Salat Jumat Saat Corona Dibagi 3 Gelombang
- Kemenag Tegaskan: Visa Transit Tak Bisa Digunakan untuk Berhaji
- Jokowi Tak Kunjung Terbitkan Perpu KPK, Mahfud MD: Presiden Dihadapkan Pilihan Dilematis
