PEKANBARU (HR)-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, mengingatkan Pemprov Riau segera menggesa proses pembangunan. Langkah ini dinilai memiliki arti strategis untuk menekan angka inflasi yang mencapai angka 6,8 persen pada kuartal pertama tahun 2015. Selain itu, Riau masih tercatat sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang pertumbuhan perekonomiannya  rendah dan tergolong buruk.

Hal itu dilontarkannya saat pembahasan pengendalian inflasi daerah, Jumat (29/5) di Kantor Cabang Bank Indonesia. Ikut hadir dalam kesempatan itu Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman serta beberapa kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau.

"Kondisi dunia saat ini memang memburuk, dan ini berpengaruh terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Namun dari keseluruhan, Sumatera dan Kalimantan memiliki pertumbuhan jauh di bawah dan inflasinya tinggi," papar Jon Erizal.

Dijelaskan Jon, dengan menggesa proses pembangunan, diharapkan kondisi itu bisa segera diperbaiki. Apalagi saat ini sudah mulai memasuki triwulan II pada tahun 2015. Pihaknya berharap, akhir triwulan nanti, realisasi APBD Riau bisa mencapai tahap yang diinginkan.

"Karena jika APBD tidak berjalan, pasti rakyat juga ikut merasakannya. Salah satu dampaknya adalah penghasilan masyarakat akan berkurang. Karena masih banyak masyarakat kita yang aktivitas perekonomiannya masih bergantung kepada kas daerah," ingatnya.

Selain itu juga, Jon Erizal menambahkan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah agar tetap memberikan subsidi kepada masyarakat. Seperti dengan menunda kenaikan tarif tol, tarif listrik, harga BBM dan lainnya yang bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Jon Erizal juga tak menampik, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Riau dari sektor minyak bumi dan gas, juga berdampak besar terhadap pertumbuhan Riau. UNtuk itu perlu dilakukan upaya strategis, dalam menyiasati anjloknya harga minyak dunia. Sementara Riau sebagai daerah penghasil minyak yang memberikan kontribusi cukup besar bagi negara.

"Jadi kita nanti akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait masalah ini, dengan menteri keuangan yang nanti akan kita undang khusus ke Riau," terangnya.

Sementara itu, terkait dengan rencana pemerintah akan menjadikan Riau sebagai daerah sentral sapi, disambut baik Komisi XI DPR RI. Menurutnya, kebijakan itu diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan dan kebutuhan daging di Riau.

Tingkatkan Produksi Pangan Sementara itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengatakan, ada beberapa langkah yang akan ditempuh Pemprov Riau, terkait aktivitas perekonomian. Di antaranya Pemprov Riau akan berupaya meningkatkan produksi pangan seperti bawang merah, cabe dan lainnya.

Langkah ini ditempuh dengan cara mendorong seluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi di sektor pangan, untuk tetap bercocok tanam. Sehingga diharapkan natinya Riau tidak lagi tergantung dari daerah lain dalam menyuplai makanan atau produk sembako.

Selain itu juga, dilanjutkan Andi, ketersediaan bahan makanan alternatif sebagai pengganti beras juga tetap dilakukan yakni dengan tetap melakukan pengembangan di Meranti dan Inhil. (nie)