Riaumandiri.co - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Khairul Amri menilai program makan bergizi gratis (MBG) memiliki efek domino. Hal tersebut menurutnya sebagai hal yang wajar dan biasa terjadi dalam perumusan kebijakan. 

Efek domino yang dimaksud ialah tergerus nya pendapatan kantin sekolah serta belum meratanya sekolah yang mendapatkan makanan gratis tersebut. 

"Ini salah satu instruksi ya dari Presiden Prabowo, kemudian tentu dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini muncul dinamika, dan sebenarnya hal yang biasa terjadi," katanya, Kamis (16/1).

"Efek domino kantin mungkin sepi kebijakan itu mengikat," ujarnya. 

Lebih lanjut, menurutnya kantin yang akan terdampak adalah yang menjual produk makanan nasi olahan, seperti nasi goreng, nasi uduk, dan sebagainya. 

Namun, jika kantin tersebut menjual aneka jajanan ringan seperti bakwan, snack, hingga minuman berperasa. 

"Efek domino kantin mungkin sepi, ketika sudah disebut kebijakan, itu mengikat, kalau bicara misalnya kantin itu jual nasi baru, tapi kalau kantin sekolah jual jajan saya fikir tidak terlalu berdampak," katanya. 

Apalagi, menurut Khairul, kebijakan MBG ini dapat meringankan beban dari orang tua yang harus menyediakan makanan terbaik buat anaknya. 

"Kalau namanya anak sekolah apalagi makanan bergizi ini meringankan orang tua," katanya. 

Selain itu ia menyoroti agar nutrusi dan gizi pada makanan tersebut juga perlu ditingkatkan, mengingat menuju Indonesia Emas 2045 tentu membutuhkan generasi yang cerdas dan unggul. 

"Tentu perlu diperhatikan memang makanan itu bergizi, nilai gizi dan nutrisinya betul betul ada, itu paling penting sehingga perlu diperhatikan seluruh masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana," katanya. 

Di sisi lain, efek domino belum meratanya pembagian makan bergizi ini, ia menilai paling tidak pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo sudah memulai dan bukan sekedar janji politis saja.

"Kalau bahasanya ketidakadilan belum sampai kesana, karena memang inj boleh dikatakan sampling, artinya memang belum merata, belum semua anak dapat dan merata," ujarnya.

"Paling tidak pemerintah sudah memulai dan mereka sudah bisa menunjukkan kepada masyarakat apa yang disampaikan, bukan hanya sekedar janji politis saja," ujarnya.

Namun, perlu adanya keterbukaan informasi oleh pemerintah, sekolah mana saja yang mendapatkan program MBG ini. "Ada sekolah yang belum dapat perlu dijelaskan, memang bergilir, kapan dia dapat gilirannya," katanya.

"Itu istilahnya keterbukaan informasi, yang bisa diperhatikan, sehingga masyarakat dan anak anak sekolah bisa tau gilirannya," sambungnya.

Lebih jauh, pemerintah juga harus melihat kemampuan keuangan negara. Jangan sampai program ini tentu memaksakan anggaran negara. "Informasinya bertahap, karena ini menyesuaikan anggaran dan kemampuan negara, itu yang sedang dilakukan pemerintah," katanya. 

Kilas balik program MBG ini sebelumnya juga pernah diterapkan pada zaman kepemimpinan Soeharto.

Jauh sebelum itu, Presiden Soeharto ternyata pernah melaksanakan program serupa. 

Sejarah mencatat, jauh sebelum MBG diluncurkan, pemerintah pernah meluncurkan program serupa pada tahun 1990-an, namanya PMT-AS.

PMT-AS adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang dicanangkan Presiden Soeharto pada 1991. Mengutip publikasi yang diterbitkan Sekretariat Negara, program PMT-AS diluncurkan sebagai solusi mengatasi tingginya angka kekurangan gizi anak-anak sekolah di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, yang membuat angka putus sekolah juga tinggi.

Maka dari itu, dibentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan organisasi publik yang bergantung pada keadaan politik saat ini. 

"Kalau organisasi publik seperti kementerian atau badan itu juga bergantung politis, kayak misalnya Badan Gizi Nasional ini, mungkin kalau dirasa perlu ada badan itu, optimalisasi program makan ini tidak ada masalah," katanya.

"Pendirian ini yang penting tujuannya betul optimalkan program berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutupnya.

Reporter : M Rafi

Editor : Akmal