Riaumandiri.co - Selama empat hari tak beroperasi melayani penumpang sejak Jumat,(3/1), mulai hari ini Selasa,(7/1), angkutan massal di Kota Pekabaru itu beroperasi kembali.

" Kami informasikan kepada seluruh pengguna bus TMP, untuk layanan kembali beroperasi normal besok (hari- ini red)," kata Kepala UPT, Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP), Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sarwono, Senin,(6/1), sore.

Terkait tak beroperasinya bus TMP selama empat hari itu, Kadishub, Yuliarso, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. "Terkait TMP, kami Dinas teknis menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna," kata Yuliarso, Senin,(6/1), siang. 

Menurutnya, itu persoalan klasik karena Dishub memiliki keterbatasan untuk mengoptimalkan pengoperasian Bus TMP.

Adanya perbedaan sistem pembayaran dari pihak SPBU serta keterbatasan anggaran dari Pemko Pekanbaru menjadi penyebab tak beroperasinya angkutan massal tersebut.

"Kami harus menyampaikan kondisi yang ada, pihak SPBU harus duduk kan, terutama pembayaran apakah di depan atau di belakang, kalau pihak SPBU biasanya bayar di muka, kalau Pemko di belakang, ini yang perlu harus dibangun kesepakatan," ujarnya.

Munculnya utang di SPBU, Yuliarso, mengatakan, karena keuangan yang terbatas. "Persoalan pembayaran karena keuangan kita yang terbatas," jelasnya.

Apabila nanti ada kesepakatan antara SPBU untuk membayar di muka, maka Pemko perlu ada dana talangan yang harus dikoordinasikan dengan Tim TAPD bersama BPKAD.  "Kami akan bahas dan diskusikan dengan TAPD maupun BKAD, kita ada aturan mainnya," ujarnya. 

Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk uang bensin bus TMP per bulannya berkisar 400 hingga 500 juta Rupiah. "Kurang lebih hampir 0,5 M, atau 400 sampai 500 juta," ungkap Arso

Saat ini diketahui hutang kepada SPBU telah diselesaikan pihak Dishub, dan hanya perlu kontrak kerja sama dan pembahasan intens mengenai mekanisme pembayaran kedepannya.

"Utang sudah clear tetapi pihak SPBU tak seperti kita mengisi harian,harus ada kontrak kerja sama, mungkin ada beberapa bulan Pemko terlambar bayar dan hal lain yang sudah terlewat toleransinya dan ini harus didiskusikan," sebutnya. 

Yuliarso, menyebut, akan menemui beberapa pengelola SPBU untuk segera menuntaskan persoalan ini. "Hari ini jumpa pengelola SPBU untuk meminta toleransi dan kesepakatan serta rumuskan ulang, pak Pj Wako meminta seminggu ini paling lambat sudah selesai," tambahnya.

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal