RIAUMANDIRI.CO - Keputusan pemerintah memberlakukan skema baru subsidi BBM mulai Januari 2025 dinilai Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto akan menjadi bumerang bagi Pemerintah.

"Keputusan itu akan makin memperlemah daya beli masyarakat sekaligus memicu kenaikan harga barang konsumsi masyarakat," kata Mulyanto, Jumat (3/1/2025).

Karena itu, Mulyanto minta pemerintah sebaiknya menunda keputusan yang memberatkan masyarakat itu.

Menurut Mulyanto, waktu atau timing pemberlakukan kebijakan tersebut kurang tepat.

"Menurut saya sebaiknya rencana penerapan skema baru subsidi BBM ini ditunda dulu.  Mengingat kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja," katanya.

Ada dua hal yang menurut Mulyanto menjadi alasan agar skema baru subsidi BBM tersebut ditunda, pertama adalah karena lesunya industri nasional yang disusul oleh PHK massal, khususnya buruh industri tekstil.

Kemudian, kenaikan harga barang-barang di awal tahun yang dipicu oleh wacana kenaikan PPN 12 persen.

"Kalau pemerintah memaksakan penerapan skema baru subsidi BBM itu tentu masyarakat kelas menengah ke bawah ini makin terpukul. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," katanya.

Selain itu juga tidak ada tekanan dari harga minyak mentah dunia. Menurut www.oilprice.com pada 2 Januari 2025 harga minyak mentah WTI (west texas intermediate) sebesar USD 71.9 per barel.  Sementara harga minyak mentah Brent sebesar USD 74.6 per barel.

Sementara asumsi ICP (Indonesia crude oil price) untuk tahun APBN tahun 2025 sebesar US$82 per barel.  "Artinya, harga minyak mentah dunia masih jauh di bawah asumsi makro ICP kita," ujar Mulyanto.

Untuk diketahui Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim baru-baru ini memberikan bocoran siapa saja yang masih bisa menggunakan Pertalite. Pembatasannya, menurutnya, diatur berdasarkan kapasitas mesin dan pemanfaatannya.

Menurut Halim rencananya mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400cc tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. (*)