Tunda Bayar Pemko Pekanbaru Capai Rp400 Miliar
Riaumandiri.co -Pemko Pekanbaru masih menunggu alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna menentukan jumlah kegiatan yang dapat dibayarkan, Kamis (2/1).
Saat ini, Pemko masih alami tunda bayar sebanyak 400 miliar, hal itu disampaikan Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat beberapa waktu silam. "Kalau kita hitung pasti belum, jumlahnya di atas tiga ratus miliar atau di bawah empat ratus miliar," katanya.
Kisaran yang disampaikan merupakan kegiatan selama tahun 2024 lalu, yakninya pada kegiatan fisik mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya paling banyak tunda bayar terdapat pada OPD Dinas PUPR dan Perkim. "Kebanyakan tunda bayar itu di OPD besar, seperti Dinas PUPR dan Perumahan," ungkapnya.
Ia menuturkan defisit anggaran Pemko ini bukan karena korupsi yang terjadi sebelumnya, melainkan karena kesalahan pada perencanaan penganggaran. "Ya, kalau saya, mungkin kita jangan berpikir tinggi, lebih baik apa adanya saja,'' katanya.
Pemko sendiri, jelas dia memang masih menunggu untuk alokasi transfer daerah. Hanya saja, memang dia mengakui, kondisi ini terjadi di hampir sebagian besar daerah di Riau.
''Coba di ceklah seperti apanya. Tapi ini kan daerah lain juga menunggu,'' kata Roni.
Selain itu rendahnha realisasi APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 lalu hanya 77,87 persen. Jumlah ini jauh sekali apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mencapai 94 persen.
Diketahui rendahnya realisasi diakibatkan karena adanya kendala pada dana transfer pusat maupun provinsi.
Ia menambahkan saat ini anggaran difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Terutama pembayaran honot RT RW termasuk gaji pegawai.
Sebelumnya, Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Zarman Chandra menjelaskan apabila dana bagi hasil (DBH) pusat telah di transfer, Pemko akan memprioritaskan sejumlah kegiatan yang akan dibayar.
“Kegiatan prioritas ini seperti pemenuhan kegiatan kemasyarakatan, honor RT/RW, honor masjid paripurna, dan kegiatan lainnya. Pihak BPKAD akan memverifikasi SPM yang masuk agar pendistribusian anggaran berjalan dengan baik di akhir tahun,” tambahnya.