RIAUMANDIRI.CO - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong kembalinya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga pemberantasan korupsi berjalan objektif.

Dilansir dari website resmi PP Muhammadiyah, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten dan komitmen untuk mendukung usaha pemerintah dalam Pemberantasan korupsi yang adil dan objektif, serta tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun.

“Di sinilah kunci pada seluruh anggota komisioner KPK untuk menjaga dan membangun political will KPK,” katanya, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 PP Muhammadiyah, di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro,  No. 23, Yogyakarta, Senin (30/12)

Menurutnya, untuk kembalinya independensi KPK tidak bisa dilakukan secara sepihak. Melainkan juga membutuhkan peran eksternal yang disambut oleh internal dalam penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi.

Melalui komitmen semua pihak, harap Haedar, tidak ada lagi fenomena politisasi KPK. Subjektivitas KPK dijadikan palu gadam untuk memukul lawan atau pihak yang berseberangan.

Guru Besar Ilmu Sosiologi ini memandang, jika komitmen untuk independen dijalankan KPK akan mendapat dukungan dari banyak pihak. Lebih-lebih masyarakat sipil yang juga tidak sepakat dengan korupsi.

Selain KPK, Haedar juga menyoroti lembaga yudikatif yang lain termasuk Kepolisian, Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan negeri yang mengalami peluruhan kepercayaan dari masyarakat.

“Penegakan hukum dari kepolisian bahkan lembaga-lembaga yudikatif dari Mahkamah Agung sampai pada pengadilan negeri, menjadi tempat untuk tegaknya keadilan,” katanya.

Komitmen tersebut, imbuhnya, jika dijalankan dengan bijak dan menjadi political will, diharapkan pada tahun-tahun mendatang penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi bisa lebih baik lagi.

“Korupsi ini seperti sebuah penyakit yang menular di seluruh tubuh kita. Kami juga mendorong lembaga yudikatif ini untuk berperan sebagaimana mestinya,” katanya.

Di sisi lain, elit politik juga diminta supaya ikut komitmen dalam penegakan hukum bagi para pelaku korupsi. Transaksi-transaksi balas budi diharapkan Haedar tidak ada lagi, saling sadar akan peran dan amanah publik.

Perguruan tinggi juga diharapkan ikut berperan dalam penumpasan korupsi di Indonesia. Sebab seharusnya perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas kebijakan, dan kompas kehidupan masyarakat.

Di tengah badai korupsi yang masih terjadi, Muhammadiyah tetap mengajak optimis untuk membangun Negara dan bangsa yang bersih. Haedar mengutip pesan Nabi Muhammad, hatta sampai sehari sebelum kiamat, muslim tetap diminta untuk menanam biji kurma.

Pesan Nabi Muhammad tersebut adalah bentuk motivasi supaya umat dan manusia tetap optimis, sampai nanti akan menemukan progres untuk perubahan. (*)