Riaumandiri.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa untuk 40 hari ke depan. Hal yang sama juga berlaku untuk dua orang mantan bawahannya.

Adapun dua orang dimaksud adalah adalah Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, dan Novin Karmila, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdako Pekanbaru. Ketiganya merupakan tersangka dugaan korupsi terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Ketiganya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru pada Senin (2/12). Setelah masa penahanan pertama selama 20 hari terhitung mulai 3 hingga 22 Desember 2024 habis, KPK kemudian memperpanjang hingga 40 hari ke depan.

“(Masa penahanan) diperpanjang ditingkat JPU selama 40 hari mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin (23/12).

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK mengimbau para pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif. Para saksi diminta menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

"Untuk pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang," ungkap Tessa saat menyampaikan keterangan sebelumnya.

Tessa menegaskan, proses penyidikan saat ini masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya, atau tersangka baru.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi dalam bentuk pemotongan atau penerimaan pembayaran yang tidak sah dari pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Risnandar Marisa bersama tersangka lainnya, diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum yang seolah-olah memiliki utang, padahal hal tersebut tidak terkait dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Tindakan para tersangka melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Diungkapkan Tessa, tim KPK melakukan serangkaian penggeledahan pasca melakukan OTT terhadap Risnandar Mahiwa dan kawan-kawan. Penggeledahan dilakukan selama 8 hari, terhitung sejak 5 hingga 12 Desember 2024.

KPK melakukan penggeledahan di 12 lokasi rumah pribadi yang tersebar di Kota Pekanbaru, serta 3 rumah di Jakarta Selatan dan Depok. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di 6 kantor di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan pasca penangkapan terhadap para tersangka. "Tujuan penggeledahan ini adalah untuk mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat penyidikan yang sudah kami lakukan serta untuk memastikan apakah terdapat tindak pidana korupsi lain yang terkait dengan perkara ini," terang Tessa.

Dari hasil penggeledahan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, serta barang-barang berharga seperti perhiasan, sepatu, dan tas sebanyak 60 unit.

Selain itu, ditemukan pula uang tunai senilai Rp 1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat.

Sumber : Haluan Riau

Editor : Akmal