RIAUMANDIRI.CO - PDIP telah resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.

Pengamat komusikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karier politik Jokowi.

"Jokowi bahkan disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Jamil, Kamis (19/12/2024).

Sebagai mantan presiden, kata Jamil, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasi Jokowi. "Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi," kata Jamil.

Selain itu, Jokowi juga dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Tuduhan semacam ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

"Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP," kata Jamil.

Munurut Jamil, hal ini akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya.

"Kiranya hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya," katanya.

Jadi, lanjut Jamil, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya.

"Kalaupun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)