Riaumandiri.co - Bawaslu Riau memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 4 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal didampingi empat anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, Nanang Wartono, Patminah Nularna dan Indra Khalid Nasution

 Pemetaan kerawanan tersebut memiliki 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 1.862 kelurahan/desa di 12 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024

"Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih yaitu DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU," jelasnya. 

Kemudian, kedua adalah, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). 

Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. listrik di lokasi TPS, 113 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik), 73 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, 58 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

"Terhadap data TPS rawan itu, Bawaslu Provinsi Riau melakukan strategi pencegahan, diantaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, dan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat serta kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat, kemudian pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisaa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online," urainya.

Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. 

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan KPU Provinsi Riau untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

b. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Selain TPS rawan, Bawaslu juga gencar melakukan patroli politik uang. 

Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal memerintahkan seluruh jajaran pengawas Pemilu di Riau untuk melakukan patroli politik uang di wilayah masing-masing.

"Pastikan Pilkada di Riau bersih dari politik uang, sehingga Pilkada ini menjadi sebuah keberkahan bagi masyarakat," kata Alnofrizal. 

Alnof juga mengingatkan, kerawanan politik uang akan meningkat memasuki masa tenang Pilkada 2024. Untuk itu patroli harus ditingkatkan. "Patroli terus harus ditingkatkan," pintanya.

Selain itu, Alnof juga mengingatkan kepada masyarakat Riau untuk tidak tergiur oleh politik uang, namun bisa menentukan pilihan bersadarkan hati nurani.

"Jangan tergiur dengan uang ratusan ribu, karena suara masyarakat Riau penentu pemimpin Riau 5 tahun kedepan," katanya.

Untuk diketahui masa tenang Pilkada Riau 2024 mulai tanggal 24 sampai 26 November, pada 27 November dilakukan pencoblosan

Reporter : M Rafi

Editor : Akmal