RIAUMANDIRI.CO - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti ramainya kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Ia meminta ada pembenahan menyeluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengingat banyaknya kasus yang terjadi.

"Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak," kata Willy Aditya kepada dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Seperti diketahui, baru-baru ini viral di media sosial sebual video yang menunjukkan napi bebas mengunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Video tersebut disebarkan oleh seorang petugas lapas bernama Robby Adriansyah.

Belakangan, Robby membuat video klarifikasi dan mengaku disanksi mutasi karena menyebarkan video. Pihak Lapas menyebut Robby menyebarkan hoax. Meski begitu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membenarkan adanya warga binaan di Lapas tersebut yang menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu adalah Robby.

Tak hanya itu, Robby juga dilaporkan merupakan pecandu narkoba dan sedang dalam perawatan. Ia juga disebut mangkir tidak masuk kerja hingga puluhan hari. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Menteri Agus juga meminta Robby untuk diproses dan akan direhab apabila benar merupakan pecandu narkoba, serta siap dijadikan justice collaborator bila yang dikatakannya di media sosial soal napi bisa ‘berdugem-ria’ benar terjadi. Willy mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Agus dengan memeriksa kasus secara adil.

“Langkah menteri untuk menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan bekerja mendukung keputusan langkah perbaikan yang akan diambil,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy menilai perlu dilakukannya reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan pejabatannya. Agar semua bisa membuat program baru yang lebih baik.

"Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis," sebut politisi Partai NasDem ini.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan reformasi penegakan hukum dan pembinaan masyarakat itu pun menilai reformasi Lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang menyangkut Lapas di Indonesia. Untuk itu Willy mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.

"Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan di lapas-lapas Indonesia ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, berbagai persoalan terkait lapas memang sudah banyak terjadi. Bukan hanya soal napi yang bisa membawa HP dan ‘party’, tapi bahkan sampai adanya transaksi narkoba yang dikendalikan napi dari dalam lapas.

Willy juga menyoroti soal kapasitas yang kurang hingga menyebabkan banyak benturan terjadi di lapas. Belum lagi kesalahan-kesalahan di dalam lapas itu sendiri.

Menurut Willy, Pemerintah perlu mengecek secara langsung kondisi fisik gedung-gedung lapas untuk memastikan fasilitas dan program yang ada di dalam lapas benar-benar bisa membina napi untuk bertumbuh lebih baik, bukan malah sebaliknya.

"Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi hal-hal negatif dan tujuan lapas juga tercapai. Kami kan berharap seorang narapidana atau tahanan ketika keluar dari lapas benar-benar dapat kembali dalam kondisi baik di masyarakat. Bukan malah sama saja tanpa perubahan bahkan lebih buruk," papar Willy.

Willy memastikan, Komisi XIII DPR akan mendukung penuh perbaikan kondisi lapas  yang diajukan oleh menteri.

“Mulai dari bagaimana fasilitas gedung lapas, situasi sosialnya, kondisi para petugas di sana, hingga aturan-aturannya akan dikaji bersama dengan Komisi XIII DPR RI,” ujarnya.

Willy juga mengingatkan pentingnya fasilitas Lapas yang memanusiakan manusia meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.

“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsinya dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” pesan Willy.

Sebagai informasi, Komisi XIII DPR berencana membentuk Panitia Kerja Pemasyarakatan (Panja Lapas) dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan ke depan.

Panja disebut juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas di seluruh Indonesia yang sudah sesak atau dihuni melebihi daya tampung. (*)