RIAUMANDIRI.CO - Anggota Pengarah Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Rohadi Awaludin menyebut ada beberapa syarat yang perlu dilakukan Presiden Prabowo Subiakto bila ingin membangun PLTN. Salah satunya mengaktifkan kembali BATAN yang sebelumnya dilebur ke BRIN.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang menyampaikan bahwa Indonesia akan membangun 5 GW PLTN sampai dengan tahun 2040.

Mantan Kepala Organisasi Riset Nuklir BRIN ini mengatakan PLTN merupakan teknologi yang kompleks dan khas. Karena itu perlu perhatian penuh terhadap aspek 3S yaitu safety (keselamatan), security (keamanan) dan safeguards (garda aman).

Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa pengoperasian PLTN terpenuhi dari sisi keselamatan, keamanan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan non-kesejahteraan.

"Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera membangun pangkalan pengetahuan kenukliran nasional yang kuat. Pengetahuan kenukliran yang komprehensif, baik pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) maupun pengetahuan yang bersifat tacit (tacit knowledge)," katanya, Senin (18/11/2024).

Pengetahuan yang tidak sebatas pengetahuan individu (individual knowledge) namun telah terangkai menjadi pengetahuan organisasi (organizational knowledge). Untuk itu, lembaga khusus kenukliran yang menjadi pilar pembangunan pangkalan pengetahuan tersebut perlu segera dibentuk.

Rohadi menambahkan lembaga ini perlu menjadi lembaga nuklir tersendiri agar lincah dan kuat sesuai tuntutan kebutuhan nasional. Lembaga ini perlu didukung oleh pengetahuan kenukliran secara mendalam berupa pengetahuan eksplisit maupun tacit.

Explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat didokumentasikan dengan baik. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit didokumentasikan, biasanya diperoleh melalui pengalaman.

Indonesia memiliki pengalaman mengoperasikan 3 reaktor nuklir selama puluhan tahun. Pengetahuan kenukliran yang telah diperoleh oleh putra putri Indonesia tersebut perlu ditata dan dikelola agar tidak berserakan dan akhirnya dapat hilang bersama dengan purna tugasnya SDM.

Sebelumnya ada BATAN sebagai badan pelaksana ketenaganukliran yang mandiri. BATAN perlu dibentuk kembali dengan tugas yang lebih menantang guna menguatkan pangkalan pengetahuan kenukiran nasional.

"Hal ini sangat penting guna menyongsong semakin tingginya kebutuhan nasional terhadap teknologi nuklir khususnya PLTN," tegas Rohadi. (*)