RIAUMANDIRI.CO - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI  menyelenggarakan pertemuan kehormatan (courtesy call)  dengan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga. Sedangkan yang menjadi topik dibicarakan terkait isu perdamaian.

Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo usai pertemuan menjelaskan, Pimpinan BKSAP dan Vasyl Hamianin bertemu untuk saling mengenal satu sama lain dan membuka komunikasi yang baik dengan Parlemen Indonesia. Sebab, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keanggotaan BKSAP yang baru.

"Kita saling mengenal sekaligus juga menjelaskan bahwa BKSAP juga adalah memiliki kepengurusan yang baru dengan dengan anggota-anggotanya, dan banyak tadi disampaikan oleh Duta Besar dari Ukraina bahwa ingin membuka komunikasi yang lancar dan juga komunikasi yang baik dengan pemerintah Indonesia dan juga Parlemen Indonesia," kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi tetangga yang baik bagi siapapun. Yakni dengan menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai negara dalam rangka untuk menjaga perdamaian.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam tersebut, Ukraina menyinggung tak hanya isu perdagangan, edukasi, maupun pertukaran budaya, tetapi juga isu perdamaian, dan menjelaskan posisi dan perkembangan Ukraina saat ini. Ukraina pun berharap komunikasi dan kerja sama dengan DPR RI dapat terus diperkuat.

"Tentunya kami menyambut hal itu dengan baik seperti apa yang menjadi tanggung jawab konstitusi kita dalam menjaga perdamaian, kami menangkap itu dengan sinyal dengan baik," ujarnya.

Bramantyo menjelaskan, nantinya BKSAP akan mendalami berbagai isu strategis dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga pemerintah maupun parlemen memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan isu-isu strategis di kancah internasional.

"Jadi tentunya kita menunggu di tahun ke depan, di tahun 2025 dengan semangat bahwa lebih detail apa isu-isu yang ingin kita ingin memperjuangkan, dan ini adalah langkah yang baik menurut kami untuk komunikasi awal dan semuanya juga menyambut ini dengan baik," tutupnya. (*)