RENGAT (HR)-Setelah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban  Bupati Indragiri Hulu tahun 2014 diterima dalam sidang paripurna, DPRD menggelar pembahasan laporan itu bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sayangnya, mereka banyak yang mangkir.

"Setelah Panitia Khusus (Pansus) terbentuk, kita sudah mulai melakukan pembahasan sejak, Senin (25/5) lalu," ujar Koordinator Pansus B Adila Ansori, Selasa (26/5) di kantor DPRD Inhu. Pembahasan LKPj ini dibagi dalam dua Pansus, yakni Pansus A dan B. Dari jadwal yang direncanakan, pembahasan ini berlangsung hingga, Rabu (26/5).

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus B Suriyan, menyebutkan ada 13 SKPD yang dibahas Pansus B. Diantaranya, Dinas PU, Distamben dan Energi, Disporabudsata, BKBPP dan PA, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertran, Bapemas Pemdes, BlH, Bappeda, RSUD, Diskes, Kantor Perpustakaan dan Arsip dan Dishubkominfo.

Kendati demikian, pihaknya merasa kecewa dan merasa dilecehkan beberapa kepala SKPD tersebut. Pasalnya, kepala dinas atau pimpinan SKPD yang menjadi mitra mereka banyak yang mangkir saat pembahasan.

"Beberapa SKPD yang kita suruh pulang dan kita tunda pembahasannya. Sebab, ketika diundang untuk melakukan rapat kerja bersama membahas LKPj Bupati mereka mangkir. Seperti Dinsos Nakertran, Dinas PU dan Bapemas Pemdes. Saat pembahasan bersama Dinsos Nakertran, yang datang hanya Sekretaris dan dua orang staf. Ini pelecehan berat bagi kita," tegasnya.

Parahnya lagi, tambah Suriyan, ketika ditanyakan apa alasan mereka pada pihak yang hadir, mereka beralasan pimpinan mereka tengah dinas luar. "Ini sangat tidak masuk akal, masak semua alasannya sama, ini alasan klasik mereka saja," pungkas Suriyan tegas. (grc/aag)