Riaumandiri.co - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menegaskan siap mengawal pembangunan fly over di Simpang Garuda Sakti, di mana rencana pembangunannya ini akan dikerjakan pada tahun 2025.

Ini diutarakan oleh Ketua Fraksi Demokrat Achmad Faisal Reza, Minggu (27/10), yang menyatakan bahwa adanya jembatan layang ini menjadi solusi mengurai kemacaten di persimpangan Jalan HR Soebrantas-Jalan Garuda Sakit itu.

"Yang jelas kita akan kawal pembangunan Fly Over Garuda Sakti, khususnya dari Fraksi Demokrat. Informasinya tahun 2025 mau dibangun, jadi kita akan terus mendorong fly over ini sampai selesai dibangun sehingga jadi solusi kemacetan," kata Reza, sapaan akrabnya.

Reza mendukung penuh pemerintah akan membangun Fly Over di persimpangan Jalan GR Subrantas dan JalanJalan Garuda Sakti yang diusulkan diusulkan Pemprov Riau menggunakan dana APBN.

"Kita sambut baik dan sangat mendukung keberadaan Fly Over Garuda Sakti karena sangat dibutuhkan, apalagi titik ruas jalan disana jam-jam tertentu terpantau sering terjadi kemacetan dan banyak masyarakat yang mengeluhkan soal macet, tentu ini menjadi solusi yang tepat. Harapan kita dapat segera terealisasi, jangan ada kendala dan hambatan dalam pembangunan fly over itu," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil 6 Tuah Madani-Binawidya ini mendorong Pemko Pekanbaru berkoordinasi terus dengan Pemprov Riau untuk melakukan percepatan pembangunan Fly Over simpang Garuda Sakti Pekanbaru.

"Ayo masyarakat di dapil 6 do'akan supaya pembangunan fly over Simpang Garuda Sakti bisa segera dibangun tahun depan mengingat sekarang sudah mau akhir tahu. Mari kita support pemerintah," tutup Reza.

Sebagai informasi, pembangunan fisik Fly Over Simpang Garuda Sakti menggunakan APBN melalui Kementerian PUPR.

Sesuai siteplan, pembangunan Fly Over Garuda Sakti dibangun satu arah dan dua jalur, dari Pekanbaru menuju Bangkinang dan sebaliknya. Berdasarkan NJOP, biaya pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp100 Miliar.

Pembangunan fisiknya dimulai tahun 2025. Dengan catatan dari Kementerian, pembebasan lahannya harus selesai oleh Pemprov Riau di tahun 2024 ini.

Reporter : Akmal

Editor : Akmal