Riaumandiri.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengharapkan kehadiran pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini dinilai menambah persoalan menyalahi aturan.

Seperti keberadaan PKL di Jalan HR Soebrantas, tepatnya di jalur lambat. Di sana, banyak keberadaan pedagang yang berjualan sampai memakan pinggir jalan. Kondisi ini tentu membahayakan masyarakat pengguna jalan.

Ini diutarakan oleh anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Syafri Syarif, Rabu (16/10). Untuk mengatasi hal seperti ini, Syafri menekankan adanya kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi para pedagang agar berjualan di lokasi yang seharusnya.

"Pemerintah harus hadir disini. Dalam artian, hadir menata bukan hanya menertibkan. Karena saya tahu, mereka berjualan di sana bukan untuk mencari kaya, tapi untuk mencari kehidupan," tegas Syafri Syarif.

Ada baiknya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajak para pedagang berkomunikasi untuk mencari solusi agar persoalan ini mendapat hasil yang salinng menguntungkan.

"Pemerintah melalui dinas terkait nya supaya bisa duduk bersamamencarikan solusi untuk saudara kita yang berdagang. Karena, di sana ada asosiasi pedangangnya, mari duduk bersama Apa maunya sehingga bisa tertata," tukas Syafri Syarif.