RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI akan mengumumkan daftar mitra kerja dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 setelah presiden terpilih dilantik Prabowo Subianto mengumumkan kabinet pemerintahannya.

”Kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja,” ujar Puan  usai Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Puan menerangkan, setelah presiden terpilih mengumumkan jumlah Kementeriannya, barulah DPR mensinergikan dengan AKD di DPR yang saat ini berjumlah 13 Komisi.

Lebih lanjut, Puan menyebut penentuan pimpinan AKD yang terdiri dari komisi dan badan di DPR RI juga masih menunggu presiden terpilih dilantik dan mengumumkan kabinetnya.

”Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut, jadi bukan hak dari pimpinan DPR untuk mengumumkan,” katanya.

Sejauh ini, lanjut dia, Rapat Konsultasi DPR RI baru menentukan jumlah komisi dan penambahan satu badan di DPR RI periode 2024-2029.

"Sampai saat ini memang Rapat Konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya, juga jumlah penambahan satu badan yang ada di DPR," ujarnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan penambahan komisi dan badan sebagai AKD di DPR RI untuk mengakomodasi wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang.

”Untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menyelaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober,” ucapnya.

Sebelumnya, penambahan jumlah komisi dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi dan penambahan Badan Aspirasi Masyarakat itu telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. (*)